BERBAGI
Ilustrasi, bendera AJI, wikipedia.org

Aksi protes secara online diikuti perwakilan 38 AJI Kota di seluruh Indonesia, ditutup dengan peluncuran petisi online Change.org dengan judul “Solidaritas Jurnalis dan Pekerja Media Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memprotes pengesahan Undang-undang Ombibus Law Cipta Kerja melalui demonstrasi menyampaikan kebebasan berpendapat virtual serentak di seluruh Indonesia, Kamis, 8 Oktober 2020. Langkah itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja akan berdampak pada kesejahteraan jurnalis serta dampak lain seperti lingkungan, karena akar dari sikap ngotot pemerintah dan DPR yang ingin memberikan karpet merah kepada investor.

“Celakanya karpet merah itu memberikan jalan mulus kepada investor dan orang-orang berduit terutama kroni-kroni para penguasa ini, tapi disisi lain mereka berusaha menyembunyikan atau malah mengubur dan mungkin berusaha mengilangkan hak-hak orang yang sebenarnya dilindungi oleh pemerintah seperti buruh, masyarakat adat, termasuk kita para wartawan,” kata Abdul Manan.

Baca juga : AJI Sebut Omnibus Law Merugikan Pekerja dan mengancam Demokratisasi Penyiaran

Demonstrasi Menolak Omnibus Law di Semarang diwarnai Tindakan Represif Aparat

Stop Pembahasan RUU Omnibus Law, Segera Sahkan RUU PKS

Manan mengatakan Omnibus Law juga berdampak bagi demokratisasi penyiaran. “Jadi omnibus law ini tidak hanya membuat kita rentan secara pekerjaan tapi juga membuat iklim penyiaran kita tidak demokratis,” kata Manan mnambahkan.

Ketua Bidang Penyiaran Aji Indonesia, Bayu Wardhana menilai jika Omnibus Law ini adalah omong kosong ketika menciptakan lapangan kerja, karena di bidang penyiaran justru akan mempersempit ruang penyiaran yang ada di daerah.

“Di bidang penyiaran justru akan mempersempit teman-teman di daerah itu tidak diperlukan lagi, wewenang perizinan itu dikembalikan lagi ke pemerintah pusat,” kata Bayu

Bayu menilai keputusan DPR RI mengsahkan UU Omnibus Law Cipta kerja sebagai arus balik reformasi yang mengmbalikan ke masa otoritarian pemerintah. “Maka kita harus lawan, kita harus tolak, karena kita tidak mau reformasi dikhianati,” kata Bayu.

Ketua AJI Semarang, Edi Faisol dalam orasi daringnya mengungkapkan pengesahan UU Omnibus Law ini adalah petaka bagi masyarakat Indonesia di semua sektor. “Ini bagian dari gerakan neoliberalisme yang memberikan kesempatan kepada kelompok borjuasi menginvestasikan dan menindas bangsa Indonesia,” ujar Edi.

Koordinator Wilayah AJI untuk wilayah Jatim, Jateng dan DIY, Ika Ningtyas juga menyatakan kekecewaannya terhadap Omnibus Law, karena aturan penghapusan aturan perburuhan yang selama ini sedang diperjuangkan relisasinya oleh organisasi pekerja.

“Artinya kawan-kawan yang kini berstatus sebagai kontributor atau koresponden, akan selamanya berstatus sebagai kontributor dan koresponden. Tidak ada kesempatan bagi kawan-kawan untuk menjadi karyawan,” kata Ika.

Aksi protes secara online diikuti perwakilan 38 AJI Kota di seluruh Indonesia, ditutup dengan peluncuran petisi online Change.org dengan judul “Solidaritas Jurnalis dan Pekerja Media Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja”. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here