BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Serat.Id – Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik meminta Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Polri) menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Pernyataan itu terkait maraknya protes pengesahan Omnibus Law Ciipta Kerja.

“Polri di dalam melakukan pengamanan atas aksi penyampaian pendapat dan ekspresi, agar melakukannya secara proporsional, berimbang, dan sesuai dengan keperluan, dengan mendahulukan negosiasi dan dialog,” ujar Taufan, Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca juga Demonstrasi Menolak Omnibus Law di Semarang diwarnai Tindakan Represif Aparat

AJI Sebut Omnibus Law Merugikan Pekerja dan mengancam Demokratisasi Penyiaran

Sejumlah Alasan Omnibus Law Tak Layak disahkan

Menurut Taufan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu Taufan juga meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk membuka dialog kepada masyarakat secara luas berdasarkan prinsip transparansi dalam setiap langkah yang berkaitan dengan pembentukan RUU Cipta Kerja.

“Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” kata Taufan menambahkan

Ia menghimbau kepada setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dengan simpatik, tertib dan damai, serta menjauhi tindakan kekerasan maupun pengrusakan. “(Masyarakat diharapakan juga dapat) mematuhi protokol kesehatan secara maksimal,” katanya.

Peryantaan yang sama juga disampaikan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang menilai instruksi Kapolri yang termuat dalam Surat Telegram (STR) Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 dapat mengancam kebebasan berekspresi.

“Aspirasi dari masyarakat seharusnya dijamin oleh negara dalam setiap proses pembuatan undang-undang,” ujar Ika Ningtyas Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet.

Ika menjelaskan pada poin kelima STR Kapolri berisi untuk melakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unras (unjuk rasa) di tengah pandemi Covid-19’.

“Sedangkan pada poin keenam memberi instruksi untuk melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah,” kata Ika menambahkan.

Menurut Ika, kebebasan berekspresi merupakan salah satu dasar dari masyarakat demokratis dan salah satu prasyarat mendasar untuk kemajuan masyarakat, serta untuk memastikan dihargainya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here