BERBAGI
Ilustrais protes omnibus law/ serat.id

Orang tua korban hingga tengah malam belum mendapat kepastian apa pun dari pihak kepolisian terkait kebebasan anaknya yang ditangkap polisi.

Serat.id – Sejumlah orang tua, kuasa hukum, dan teman korban salah tangkap mendatangi Polrestabes Semarang untuk mendapat kepastian kebebasan mereka.

Ning (42) warga Ungaran, ibu salah satu mahasiswa yang menjadi korban salah tangkap mengatakan, dirinya datang ke Polrestabes untuk menjemput anaknya. “Tadi saya dapat kabar dari temen anak saya, katanya anak saya ditangkap dan dibawa ke Polrestabe. Padahal teman-temanya tidak ditangkap,” katanya kepada Serat.id, di depan Polrestabes, 8 Oktober 2020.

Dia menambahkan bahwa dirinya mendapat kabar sekitar pukul 21.00, saat teman anaknya datang kerumahnya. “Kata polisi harus mengikuti prosedur dulu,  karena masih pemeriksaan,” terangnya.

Baca juga : Demonstrasi Menolak Omnibus Law di Semarang diwarnai Tindakan Represif Aparat

AJI Sebut Omnibus Law Merugikan Pekerja dan mengancam Demokratisasi Penyiaran

Tokoh Lintas Agama Segera mengajukan Judisial Review Omnibus Law

Dia berharap, kalau anak saya tidak terbukti ikut anarkis ya secepatnya dibebaskan.

Sebelumnya, ratusan demonstran ditangkap polisi karena diduga terlibat kericuhan dalam aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, 7 Oktober 2020.

Ning, yang sampai tengah malam masih berada di depan Polrestabes, mengaku, belum mendapat kepastian apa pun dari pihak kepolisian terkait kebebasan anaknya. “Dari tadi belum ada yang boleh masuk, jadi ini masih nunggu,” katanya.

Dia menambahkan, anaknya sempat minta izin untuk ikut aksi unjuk rasa. “Anak saya izin untuk ikut aksi, ya saya izinkan asal tidak melanggar hukum dan anarkis,” jelasnya.

Menurutnya, kalau besok mau ikut aksi unjuk rasa lagi dirinya tetap mengizinkan. “Asal untuk kepentingan rakyat boleh-boleh saja, asal tidak anarkis. Kan anak cowok jadi ya gapapa biar pengalaman juga,” ujarnya.

Terlihat teman-teman korban salah tangkap tersebut, menggalang dana dengan mengedarkan kardus. Kardus tersebut diedarkan ke orang tua dan teman-teman mereka. Selanjutnya dibelikan nasi bungkus untuk diberikan kepada teman mereka yang sedang diperiksa.

“Ini dukungan kami untuk kawan-kawan di dalam yang sedang diperiksa,” kata Aziz, salah satu mahasiswa yang masih bertahan di depan gerbang Polrestabes.

Menurutnya, dia dan teman lainya menggalang dana karena nasi yang diberikan masih kurang. “Kasihan teman-teman kalau kelaparan didalam,” ucapnya.

Belum Boleh  Didampingi  

Sebelumnya, Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah, 8 Oktober 2020 hingga pukul 00.18, tidak diperbolehkan masuk ke Gedung Polrestabes Semarang untuk mendampingi korban salah tangkap. 

Padahal tim advokasi gabungan PBHI Jawa Tengah, LRC KJHAM, dan YLBHI-LBH Semarang, telah mendapatkan surat kuasa dari keluarga para korban untuk mencari tahu keberadaan anak-anaknya.

Terlihat tim advokasi bersama rekan dan keluarga korban salah tangkap, masih tertahan di depan gerbang Polrestabes Semarang. 

“Jadi setelah kami membebaskan kawan-kawan di Gedung Gubernuran dan Gedung DPRD sekitar pukul 16.30, tim advokasi datang ke Polrestabes semarang,” kata pegiat LBH Semarang Arif, kepada Serat.id, 8 Oktober 2020.

Karena, lanjutnya, pihaknya mendapat informasi dari Kanit Polrestabes Semarang, bahwa korban salah tangkap tersebut berada di Polrestabes.

“Tindakan ini jelas bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan saksi dan tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum dalam proses pemeriksaan,” ujarnya. 

Menurutnya, tindakan ini juga melanggar UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Seharusnya polisi tidak melakukan penahanan terhadap peserta aksi mengingat tidak ada swab test terhadap peserta aksi yang ditahan. Hal ini sangat berpotensi menjadi klaster baru penyebaran covid-19,” katanya.

Terpisah, Kapolrestabes Auliansyah Lubis mengatakan, aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD telah ditunggangi. “Ini banyak ditunggangi orang luar, tapi kami belum bisa menyampaikan itu siapa,” katanya. 

Menurutnya, pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan di Polrestabes. “Rata-rata anak SMA dan SMK. Jadi ada aturanya bagaimana penanganan kalau anak-anak di bawah umur,” tandasnya (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here