BERBAGI
Ilustrais protes omnibus law/ serat.id

Terdapat kepentingan para pebisnis guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya 

Serat.id – Koalisi Indonesia Bersih mengungkap para aktor di balik pengesahan UU Omnibus Law terkait erat dengan bisnis tambang, terutama batu bara. Hal itu menjadi alasan para aktivis meyakini ada motif kepentingan besar para pebisnis tambang dalam pengesahan undang-undang tersebut.

“Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya, “ kata juru bicara Koalisi Indonesia Bersih, Merah Johansyah, Jumat, 9 Oktober 2020.

Merah menyebut aktor pertama yakni Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus. Airlangga disebut punya hubungan dengan PT Multi Harapan Utama (MHU), sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang memiliki luas lahan mencapai 39.972 hektare atau setara dengan luas kota Surabaya.

Baca juga : AJI Sebut Omnibus Law Merugikan Pekerja dan mengancam Demokratisasi Penyiaran

Tokoh Lintas Agama Segera mengajukan Judisial Review Omnibus Law

KSPI : Buzer dikerahkan Untuk Degradasikan Perlawanan Menolak Omnibus Law

Sedangkan catatan di Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur pada tahun 2017, yang menunjukkan PT MHU dilaporkan telah meninggalkan 56 lubang bekas tambang yang tersebar di Kutai Kartanegara. “Salah satu lubang tambang tersebut yang berlokasi di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kilometer 14, menyebabkan seorang warga atas nama Mulyadi tewas pada Desember 2015,” kata Merah menambahkan.

Selain Airlangga, Koalisi Indonesia Bersih juga menyebut Rosan Roeslani, Ketua Kadin yang juga Ketua Satgas Omnibus Law. Rosan terhubung dengan 36 entitas bisnis, di antaranya tersebar dari perusahaan di bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga pertambangan batubara. Rosan juga tercatat sebagai anggota Indonesia Coal Mining Association.

Sedangkan Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI dituding memiliki keterkaitan dengan perusahaan pertambangan batu bara melalui kedekatannya dengan bekas Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari yang saat ini sudah menjadi terpidana korupsi.

“Laporan Coalruption, Rita mengangkat Azis sebagai komisaris perusahaan tambang batu bara milik ibunya, Sinar Kumala Naga,” kata Merah menambahkan.

Koalisi Indonesia Bersih juga menyebut sembilan aktor intelektual lainnya di Satgas dan Panja DPR UU Omnibus Law yang terkait dengan sektor batubara lainnya. Mereka dari kalangan dewan ; Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Erwin Aksa, Raden Pardede, M. Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar dan Lamhot Sinaga.

“Hasil penelusuran mereka memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara baik langsung maupun tidak langsung, secara pribadi, baik sebagai pemilik, komisaris hingga direksi,” kata Merah, meski tak menjelaskan scara detail keterlibatan mereka.

Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara, Iqbal Damanik, mengungkapkan setidaknya ada 57 persen anggota Panja DPR merupakan pelaku usaha. Selain itu, ia menemukan sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

“Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia,” ujar Iqbal.

Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menyatakan sejumlah data dan temuan yang ada menjadikan alasan kuat bahwa pengesahan UU Omnibus Law merupakan skenario para oligarki yang telah berjalan sempurna.

“Mereka telah membuat peraturan yang dengan sengaja menguntungkan bisnis yang mereka miliki. Ini adalah bentuk sebuah korupsi sistemik, yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius,” ujar Egi.  

Sedangkan Koordinator Kampanye Ikim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, menyebut lahirnya UU Omnibus Law tidak terlepas dari konflik kepentingan pejabat yang mengabaikan pertimbangan kepentingan publik.

Tata menyebut pasal kepentingan pebisnis tambang batu bara yang tercantum dalam pasal 128 A yang berkaitan tentang royalti 0 persen bagi perusahaan hilirisasi batubara dan pasal 47 A yang berkaitan pemanfaatan ruang laut untuk industri batubara.

Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resmi usai memimpin rapat terbatas secara virtual di istana,  menyatakan UU Cipta Kerja secara umum bertujuan mereformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

“Urusan penyederhanaan perizinan persyaratan investasi tenaga kerja pengadaan lahan hingga administrasi pemerintah. Termasuk kawasan ekonomi,” kata Joko Widodo atau sering disapa Jokowi.  

Presiden menyebut undang-undang itu mengatur 11 klaster yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan. “Alasan membutuhkan UU cipta kerja, setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru anak muda masuk pasar kerja,” kata Jokowi yang menyebut kebutuhan lapangan kerja baru saat ini sangat mendesak. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here