BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Kami melihat potensi konflik kepentingan dalam pembuatan undang-undang akan semakin tinggi.

Serat.id – Hasil penelitian Marepus Corner mengungkapkan sebanyak 55 persen atau 318 anggota DPR dari keseluruhan 575 anggota wakil rakyat merupakan pebisnis.

Setidaknya rasio lima hingga enam orang dari sepuluh anggota DPR merupakan pebisnis.

“Kami melihat potensi konflik kepentingan dalam pembuatan undang-undang akan semakin tinggi,” ujar Defbry Margiansyah, pegiat Marepus Corner yang juga merupakan anggota Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam diskusi daring yang digelar Marepus Corner bertajuk “Soft Launching Hasil Penelitian Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia”, Jumat, 9 Oktober 2020.

Baca juga : Tolak Omnibus Law, Aktivis Buruh Kota Semarang Jalan Kaki ke DPR…

Koalisi Indonesia Bersih Ungkap Keterlibatan Para Aktor di Balik UU Omnibus Law

Defbry menyebut jika melihat komposisi status kerja sebanyak 26 persen menjabat sebagai pemilik perusahaan, disusul direktur/wakil direktur perusahaan sebanyak 25 persen.

Sementara sisanya, direktur utama/presiden direktur sebesar delapan belas persen, komisaris sebanyak lima belas persen, kemudian komisaris utama sebesar delapan persen, poisisi strategis lain perusahaan sebesar lima persen.

Lalu, status kerja yang lain masing-masing bernilai satu persen, antara lain asisten direktur, manager, general manager.

“Meski status keaktifan perusahaan kebanyakan empat  puluh tiga persen telah purna dari perusahaan, tapi kami melihat juga itu menjadi faktor yang berpengaruh dari menentukan perilaku DPR,“ ujarnya.

Menurutnya, jika dilihat dari partai politik maka terbesar yang berisi pebisnis adalah PDIP sebesar 23 persen.

Selanjutnya dua partai lain yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra, masing masing sebanyak enam belas persen.  Disusul PAN, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat yang masing-masing sepuluh persen.

Kemudian ada PKB sebanyak sembilan persen, PKS dua persen, PPP 2 persen.

Defbry memaparkan berdasarkan kategori usaha, rasio terbesar adalah sektor usaha energi dan migas, sektor teknologi, industri, manufaktur dan ritel.

Sektor usaha lain yakni developer dan kontraktor sebesar dua belas persen, sektor usaha yang tidak teridentifikasi sebesar sebelas persen.

Lalu, jasa, pendidikan dan pelatihan serta sektor usaha perkebunan, perikanan dan peternakan masing masing bernilai sebesar sepuluh persen.

Selanjutnya sektor usaha IT, media dan percetakan, perhotelan, pariwisata, hiburan dan olahraga serta sektor usaha otomotif transportasi dan logistik  masing-masing sebesar tujuh persen.

“Adanya keterkaitan antara bidang usaha yang dimiliki dan penempatan komisi pebisnis di DPR mengindikasikan kerentanan terhadap agenda kerja komisi-komisi terhadap kepentingan bisnsi tertentu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, keberadaan komposisi anggota DPR yang dikuasai pebisnis mengkukuhkan konsentrasi kekuasaan oligarki dalam proses pembuatan kebijakan, di mana produk kebijakan dititikberatkan atas kepentingan ekonomi bisnis dan cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial, lingkungan, termasuk partisipasi publik yang inklusif.

“Konsentrasi kekuasaan tersebut mengindikasikan agenda politik demokratis berbasis nilai di parlemen akan semakin berat diperjuangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Bhima Yudhistira,  pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memaparkan, selama pandemi terdapat kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang berpihak pada oligarki, antara lain UU Omnibus Law, kartu prakerja, penempatan dana di perbankan  dengan dalih selamatkan ekonomi. Kemudian UU No 2/2020 di mana pejabat penyelenggara ekonomi nasional (PEN) menjadi kebal hokum.

Dia mengatakan, DPR juga mengabulkan semua permintaan perusahaan berkaitan berbagai insentif perpajakan seperti PPh badan dan pajak dividen. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here