BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak serius dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas 

Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengajukan gugatan tata usaha negara dengan tergugat PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Provonsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019. LBH Semarang selaku kuasa hukum M. Baihaqi, difable netra korban diskriminasi seleksi CPNS pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Gugatan ini ditempuh setelah Baihaqi menempuh berbagai upaya agar hak nya sebagai Difable Netra yang mendaftar sebagai Guru SMAN 1 Randublatung, Kabupaten Blora, melalui formasi Penyandang Disabilitas dapat dikembalikan,” kata advokat publik LBH Semarang, Naufal Sebastian, Selasa, 13 Oktober 2020.

Baca juga : Alasan Penyandang Difabel Ini mengadu ke Komnas HAM dan Ombudsman

Cerita Kelompok Rentan Dalam Interaksi Sosial

Siswa Disabilitas di Kota Semarang Bebas Zonasi dan Gratis Daftar Sekolah

Menurut Noval, gugatan tersebut dilakukan setelah upaya keberatan dan banding administrasi yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan tidak menanggapi upaya banding administrasi yang telah ditempuh.

”Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak serius dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas, dan tidak memiliki komitmen pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak atas pekerjaan yang layak,” kata Naufal menjelaskan.

Sebelumnya, Baihaqi dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Pemerintah Provinsi Jateng karena penilaian asumtif berkaitan dengan kondisinya sebagai difable netra, tidak mampu bekerja sebagai seorang guru.

Padahal, Baihaqi telah memperoleh score tertinggi dalam tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) formasi penyandang disabilitas. Baihaqi juga memiliki Sertifikat Pendidik Profesional yang dikeluarkan oleh Kemerteriaan Riset dan Pendidikan Tinggi.

Nauval menilai kebijakan Pemprov Jateng itu sebuah diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

”Selain itu Pasal 11 huruf a jo. Pasal 45 UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Naufal menjelaskan.

Gugatan meminta majelis hakim untuk menangguhkan pelaksaanan objek gugatan, sehingga Baihaqi dapat melanjutkan proses seleksi CPNS Pemprov Jateng Tahun 2019 sebagai peserta sampai dengan adanyan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here