BERBAGI
Ilustrais protes omnibus law/ serat.id

Aturan yang memberikan karpet merah bagi investor itu akan semakin menindas perempuan, kelompok rentan, seperti kelompok disabilitas dan masyarakat adat.

Serat.id – Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tak hanya merugikan sketor perburuhan, namun juga terhadap perempuan dan kelompok rentan lain. Aturan yang memberikan karpet merah bagi investor itu akan semakin menindas perempuan, kelompok rentan, seperti kelompok disabilitas dan masyarakat adat.

“Semua hal yang terkait dengan kepentingan penyandang disabilitas yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja atau yang diatur tapi bertentangan dengan UU no. 8 tahun 2016, yang diberlakukan adalah UU nomor 8 tahun 2016, sebagai lex specialis (hukum khusus),” ujar Aria Indrawati dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dalam diskusi daring berjudul “Ada Apa Dengan Cipta Kerja” yang diselenggarakan We lead, Jumat, 16 Oktober 2020, kemarin.

Baca juga : “Topo Ngligo” Cara Zaenudin Protes Sosialisasi UU Cipta Kerja

Omnibus Law Cipta Kerja, ANI : Nelayan Akan Semakin Susah

Undang-undang Cipta Kerja Perparah Krisis Masyarakat

Aria menyatakan banyak sektor yang terkait menyandang disabilitas tidak diatur dalam Omnibus Law  UU Ciptaker , hal itu dinilai merugikan penyandang disabilitas. Bahkan, UU Cipta Kerja masih menggunakan istilah “cacat”.

“Padahal sejak tahun 2011 telah diganti pemerintah dengan sebutan disabilitas, sejak meratifikasi UN CRPD,”kata Aria menambahkan.

Penyusuanan omnibus law juga tidak melibatkan atau berkonsultasi dengan komunitas penyandang disabilitas atau organisasi yang mewakili untuk.

Pegiat Perempuan AMAN, Devi Anggraini mengatakan kehadiran UU Cipta Kerja akan memiskinkan perempuan adat. “Saya melihat perubahannya masif sekali pada wilayah adat, bentangan alam yang berubah itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi oleh kawan-kawan perempuan,” kata Devi.

Ia memastikan omnibus law secara paradigmatik memang menempatkan pembangunan pada sekelompok elit tertentu yang bertujuan mengekploitasi lingkungan.

Sedangkan perwakilan Perempuan Mahardhika, Vivi Widyawati menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja ini banyak mengabaikan hak-hak serta partisipasi buruh dan perempuan.  “Proses pembuatan ini menurut saya melanggar hak dasar, hak berpendapat, hak partisipasi rakyat, jadi dalam proses pembuatannya Cipta Kerja, Buruh juga diabaikan, nah perempuan itu juga diabaikan suaranya,” katanya.

Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesa (PSHK), Bivitri Susanti menyatakan seharusnya aturan pmnibus law tak disahkan buru-buru, apalagi di situasi pandemi. “Akibatnya masalah ini bukannya memberikan solusi tapi menambah masalah baru,” kata Susanti.

Menurut dia, baru kali ini metode penyusunan, pembahasan, partisipasi, dan jalannya teknokratiknya belum siap. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here