BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Indonesia harus terbiasa berdisiplin saling menghormati demi transparansi dan keadilan sosial bersama,”

Serat.id – Sebanyak 220 pekerja seni dari 35 kota di Indonesia dan belasan kota di dunia menyatakan dukungan terhadap Ucu Agustin, yang karya filmnya ditayangkan tanpa izin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelanggaran hak cipta dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan PT Telkom Indonesia atas film “Sejauh Kumelangkah” karya Ucu Agustin masih berjalan.

Sebelumnya, Kemendikbud telah menayangkan, mengubah isi dan bentuk film “Sejauh Kumelangkah” di TVRI dalam program “Belajar dari Rumah” (BDR), tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik film tersebut. Film tersebut juga ditayangkan ulang di UseeTV, sebuah platform penyiaran daring komersil milik Telkom.

“Output dari industri kreatif adalah karya dan hak cipta melekat dari tiap karya tersebut,” kata Joko Anwar, sebagai sutradara film, dalam siaran pers yang diterima Serat.id. Selasa, 20 Oktober 2020.

Baca juga : Cinema Drive In, Memanjakan Penikmat Film di Tengah Pandemi

Film Tilik dalam Perspektif Perempuan, Kamu Gimana?

Film Sexy Killers Jurnalisme Yang Memihak Publik

Joko menyebut sejumlah pihak yang digugat itu dinilai pemanfaatan publik atas karya seni sudah diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mereka juga dinilai tidak menghargai hak cipta berarti mensabotase keberadaan dan kemajuan industri kreatif.

“Jika ini dilakukan pemerintah, ini bukan saja ironis. Ini menyedihkan,” kata Joko menambahkan.

Nia Dinata, salah satu produser film yang ikut mendukung gugatan Ucu, menyatakan setiap karya apapun pasti ada hak cipta melekat padanya. “Untuk film apapun, juga menyatu hak cipta di dalamnya,” kata Nia.

Menurut Nia, Kasus Ucu, adalah pelajaran publik karena setiap orang yang berkarya seharusnya menyadari hal itu. Sehingga ketika ada yang meminjam, menyewa, membeli karya tersebut sudah seharusnya menjalankan kedisiplinan yang dituangkan dalam persetujuan bersama berupa kontrak atau perjanjian.

“Indonesia harus terbiasa berdisiplin saling menghormati demi transparansi dan keadilan sosial bersama,” kata Nia menjelaskan.

Tercatat sejumlah seniman tersebut meminta kepada Kemendikbud dan TVRI melakukan penyelidikan internal untuk menjelaskan bagaimana film “Sejauh Kumelangkah” bisa berada di tangan pihak ketiga (Usee TV). lembaga pihak ketiga itu kemudian menayangkannya dalam keadaan termodifikasi dan tanpa klarifikasi dari pemilik hak kekayaan intelektual (HAKI).

Hasil penyelidikan Kemendikbud dan TVRI ini harus diumumkan terbuka kepada publik agar jelas duduk perkara persoalannya, serta meminta maaf secara terbuka kepada publik. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here