BERBAGI
Ilustrasi,pixabay.com

“Akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya,”

Serat.id – Tercatat ada lima Pemerintah Kabupaten di Indonesia terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif.  Sejumlah Pemda tersebut Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat.

“Sebagai anggota baru OGP, mereka akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya,” kata Kepala Sekretariat CSO-OGP Indonesia, Darwanto, dalam keterangan resmi, Kamis, 22 Oktober 2020.

Baca juga : Ini Persiapan Disdik Jelang KBM di Tengah Pandemi

Perusahaan Media Harus Transparan Jika Pekerjanya Terinfeksi Covid-19

Cerita Kelompok Rentan Dalam Interaksi Sosial

Darwanto mengatakan Sekretariat CSO-OGP Indonesia menyambut baik masuknya lima pemerintah daerah tersebut ke dalam Kemitraan. Ia berharap Pemda tersebut dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government.

 “Selamat bergabung di Open Government Partnership, sebagai anggota baru di OGP mereka diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi yang sudah ada dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya,” kata Darwanto menambahkan.

Direktur International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Sugeng Bahagio, mengatakan prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan di lima pemerintah daerah tersebut.

“Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,”kata Sugeng, yang juga anggota CSO-OGP Indonesia.

Masuknya pemerintah daerah dalam inisiatif OGP Lokal diharapkan menjadi tanda mulainya inisiatif pemerintahan terbuka sebagai sebuah gerakan nasional di mana pemerintah transparan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. “Dengan demikian, diharapkan pengelolaan negara menjadi lebih akubtabel,” kata Sugeng menambahkan.

OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Hal itu dinilai penting, sebagai  kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di lima pemerintah daerah tersebut.

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), yang juga sekretarit CSO-OGP Indonesia, Ahmad Faisol mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di lima pemerintah daerah tersebut.

“Kami yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik,” kata Ahmad.

Menurut dia, pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka.

Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.

Tercatat ada 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim.

“56 anggota baru dipilih dari 112 yang mengirimkan Letter of Support,” kata Ahmad menjelaskan.

Anggota OGP Lokal menjadi garda terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Sejumlah contoh upaya itu telah dilkukan di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi.

Sedangkan di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal.

“Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here