BERBAGI
Ilustrasi pekerja media. (Abdul Arif/ Serat.id)
Ilustrasi pekerja media. (Abdul Arif/ Serat.id)

“Hingga bulan ke-8  Pandemi Covid-19, AJI menerima sejumlah laporan adanya perusahaan-perusahaan media yang menunda pembayaran gaji, memotong gaji, dan bahkan melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya,”

Serat.id –  Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Indonesia minta agar perusahaan media tak sewenang-wenang  mem-PHK pekerja media saat pandemi Covid-19. Krisis tidak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan media untuk bertindak sewenang-wenang kepada karyawannya meski dahsyatnya pukulan pandemi dirasakan semua pihak.

“Kami minta hentikan praktik-praktik penundaan gaji, pemotongan gaji, dan PHK sepihak,” kata  Sekretaris Jenderal AJI  Indonesia, Revolusi Riza, dalam pernyataan resmi yang diterima serat.id, Kamis, 29 Oktober 2020.

AJI juga menyayangkan sikap perusahaan media mem-PHK sepihak karyawan dengan tak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Karena Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum siap diterapkan saat ini, maka seluruh proses sengketa ketenagakerjaan tetap wajib menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Riza menambahkan.

Baca juga : PHK Pekerja Media di Tengah Pandemi, Ini Kata AMSI

Dewan Pers diminta Lindungi Pekerja Media Dari PHK Semena-mena

Puluhan pekerja Media di Jakarta mengadu masalah THR

Ia menilai praktik-praktik efisiensi sepihak di perusahaan merugikan dan tidak menghargai martabat karyawan. Ha itu sering dilakukan oleh perusahaan media yang mem-PHK dan ditindaklanjuti dengan mempekerjakan kembali karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Menurut Riza kesewenang-wenangan perusahaan media juga dilakukan dengan upaya pemberangusan serikat pekerja dan perwakilan karyawan yang selama ini berhak berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak mereka. “Di tengah pandemi perusahaan media mesti membangun komunikasi dialogis dengan seluruh karyawan untuk mencari solusi-solusi terbaik bagi semua pihak,” kata Riza menegaskan.

Dialog sebaai salah satu penghargaan terhadap karyawan yang selama ini menjadi aset berharga perusahaan. “Sebesar apapun perusahaan tidak akan bergerak jika tidak ditopang oleh individu-individu karyawan sebagai sel-selnya,” katanya.

Nasib Apes Sejumlah Pekerja Media Saat Pandemi, Sebuah Catatan

Koordinator Bidang Ketenagakerjaan, AJI Indonesia, Wawan Abk menyebut situasi Pandemi Covid-19, risiko pekerjaan jurnalis dan pekerja media semakin berat.  Para jurnalis harus tetap turun ke lapangan untuk melakukan peliputan dan pekerja media harus rutin berkantor untuk menyusun laporan-laporan peliputan saat publik menjalankan pembatasan sosial dilakukan di sejumlah daerah,.

“Karena tuntutan pekerjaan yang sangat berisiko, beberapa jurnalis dan pekerja media akhirnya bertumbangan terpapar virus korona,” kata Wawan.

Ia menyebut data AJI  sejak Maret hingga September 2020, setidaknya 242 jurnalis dan pekerja media dinyatakan positif Covid-19. Sayangnya kondisi itu tak mendapatkan perlindungan lebih dari perusahaan media tempat mereka bekerja, justru beberapa jurnalis dan pekerja media justru semakin terampas hak-haknya sebagai pekerja.

“Hingga bulan ke-8  Pandemi Covid-19, AJI menerima sejumlah laporan adanya perusahaan-perusahaan media yang menunda pembayaran gaji, memotong gaji, dan bahkan melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya,” kata Wawan menjelaskan.

Tercatat sejak Juni 2020 lalu, media siber Kumparan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan dengan proses sosialisasi yang sangat singkat, yaitu sepekan sejak pengumuman PHK disampaikan. Ironisnya, karyawan yang di-PHK hanya mendapatkan pemberitahuan melalui surat elektronik (email).

Sedangkan pantauan AJI Surabaya, awal Agustus 2020 lalu, sejumlah jurnalis dan pekerja media Jawa Pos juga “dipaksa” mengambil opsi pensiun dini. Jika menolak, maka mereka akan di-PHK. Manajemen berdalih melakukan program resizing tersebut sebagai langkah efisiensi karena dampak pandemi terhadap bisnis perusahaan.

Ironisnya, para jurnalis dan pekerja media yang diberhentikan ternyata kemudian dipekerjakan kembali oleh PT Jawa Pos Koran sebagai karyawan berstatus kontrak dengan durasi kerja beragam atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Beberapa pengurus Serikat Pekerja Jawa Pos yang menolak pensiun dini akhirnya di-PHK pada pertengahan Agustus 2020 lalu.

Pada bulan yang sama, di Jakarta, para jurnalis dan pekerja media The Jakarta Post juga gundah setelah manajemen perusahaan mengumumkan akan ada PHK besar-besaran karena perusahaan kesulitan pembiayaan. Rencana tersebut sempat ditunda karena perusahaan berkomitmen mencari investor baru.

Namun demikian, hingga Oktober situasi tersebut masih menggantung tidak jelas, karyawan masih bertanya-tanya tentang nasib mereka ke depan. Tanggal 12 Oktober 2020, dalam sebuah pertemuan besar dengan karyawan, manajemen mengumumkan belum ada investor baru yang masuk.

Pada kesempatan itu, manajemen kemudian menawarkan paket pengunduran diri secara sukarela dengan kompensasi 1 PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja), sebuah tawaran yang jauh dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu 2 PMTK seperti diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tawaran PHK juga disampaikan Tempo kepada karyawannya. Manajemen Tempo menyampaikan surat pemberitahuan PHK kepada belasan karyawan dengan dipanggil satu per satu. Menurut pengakuan beberapa karyawan yang dipanggil, kriteria pemanggilan tersebut tidak jelas.

Dalam pertemuan dengan karyawan yang akan di-PHK, manajemen Tempo menawarkan uang PHK sebesar 1,5 PMTK (*bukan 1,5 gaji pokok seperti yang beredar di media sosial).

“Nilai ini masih di bawah ketentuan normatif UU Ketenagakerjaan sebesar 2 PMTK. Seperti di Jawa Pos, beberapa karyawan yang di-PHK ditawari untuk bekerja kembali di Tempo sebagai kontributor dengan status karyawan PKWT,” kata Wawan menjelaskan.

Laporan yang masuk ke AJI juga menyebutkan sejumlah perusahaan media besar juga menunda pembayaran gaji serta tunjangan hari raya (THR) karyawan serta memotong gaji karyawan karena krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

“Kondisi itu masih terus berlangsung seiring belum tuntasnya penanganan pandemi Covid-19,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here