BERBAGI

Kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi, tapi tak pernah diusut tuntas oleh negara.

Ilustrasi kekerasan jurnalis (Serat.id/ Abdul Arif)

Sore itu, Rabu, sekitar pukul 16.00, suasana di depan gedung DPRD Jawa Tengah, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, mulai ricuh. Polisi mulai menyemprotkan water canon dan gas air mata untuk memukul mundur massa aksi. Massa aksi mulai kocar-kacir, aparat pun bertindak represif kepada demonstran.

“Melihat kejadian tersebut, saya sebagai jurnalis merasa perlu untuk mendokumentasikan moment tersebut. Akhirnya, perlakuan represif polisi kepada massa demo berhasil saya rekam dalam video berdurasi 39 detik,” ujar Dafi Yusuf kepada Serat.id.

Tak lama kemudian, sekitar pukul 16.30, Dafi didatangi beberapa polisi yang meminta dia menghapus dokumen video. Dafi pun menjelaskan posisinya, ia adalah jurnalis yang bertugas. Dafi juga mengenakan Kartu Pers yang ia kalungkan di leher, tapi polisi tetap memaksa menghapus video tersebut.

Baca juga : Aparat Represif Pada Jurnalis yang Meliput Aksi Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Kisah Pers Mahasiswa: Diintimidasi, Sempat Hilang, Ditangkap oleh Aparat, Susah Dapat Bantuan Hukum

Dafi tak mau mendapat kekerasan fisik dari polisi, maka ia pun akhirnya menuruti perintah polisi untuk menghapus video itu, meski sebetulnya video aksi represif polisi kepada massa aksi masih terselamatkan karena tersimpan di google drive.

Dafi bukan satu-satunya jurnalis yang diintimidasi. AJI Indonesia mencatat, ada 38 jurnalis yang sedang bekerja meliput aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung sejak Rabu, 7 Oktober 2020 hingga Senin, 12 Oktober 2020 mengalami kekerasan dari aparat kepolisian. Kasus itu tak hanya terjadi di satu kota, tapi di beberapa kota seperti Tanjung Pinang (1 jurnalis), Medan (1 jurnalis), Lampung (4), Jakarta (8 jurnalis), Sukabumi (1 jurnalis), Bandung (2 jurnalis), Semarang (3 jurnalis), Surabaya (6 jurnalis), Samarinda (5 jurnalis), Palu (3 jurnalis), dan Gorontalo (4 jurnalis).

“Semua kekerasan ini dilakukan oleh Polisi. Polisi tidak mau kejahatannya diketahui publik, sehingga polisi mengintimidasi wartawan, merusak alat liputan dan menghapus hasil liputan, ,” ujar Abdul Manan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis tak hanya saat aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Manan mencontohkan laporan tahun lalu yang dilayangkan oleh AJI Makassar pada bulan September membuat laporan atas tiga kasus kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tiga jurnalis dan laporan serupa juga ditempuh di Jakarta oleh AJI dan LBH Pers pada bulan Oktober dengan membuat laporan atas kasus kekerasan yang menimpa dua jurnalis ke Polda Metro Jaya, tapi semua kasus itu mangkrak hingga kini.

Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen, pada tahun 2019 terdapat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah yang didominasi oleh kekerasan fisik (20 kasus), diikuti oleh perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), kriminalisasi (5 kasus), dan pelarangan liputan (4 kasus). Dari 53 kasus tersebut, 30 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat kepolisian.

Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, para jurnalis yang mendapatkan kekerasan dari aparat diminta melapor kepada Propam.

“Kepada jurnalis yang diduga menjadi korban kekerasan oknum polisi, mohon segera melaporkan kepada Propam.  Sehingga, Propam dapat segera menindaklanjutinya,” paparnya.

Ia menambahkan, laporan yang masuk dapat membantu Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan anggota yang diduga melakukan kekerasan berlebihan. Kompolnas berharap Propam dapat proaktif melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput aksi.

“Kami akan mengklarifikasi kepada Polda Metro tentang kasus ini dan menanyakan langkah yang sudah diambil Propam,” tuturnya.

Ketua AJI Surabaya, Miftah Faridl mengaku muak dengan indeks kebebasan pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dalam konferensi pers Komite Keselamatan Jurnalis yang diselenggarakan Rabu, 14 Oktober 2020, Faridl mengatakan bahwa kekerasan jurnalis seakan hanya menjadi catatan angka.

“Sebagai lembaga negara, seharusnya Dewan Pers berada di barisan depan dan memberikan langkah konkrit. Yang kita hadapi adalah aparat negara yang seharusnya melindungi tapi justru melakukan penganiayaan,” ujarnya.

“Sebagai lembaga negara, seharusnya Dewan Pers berada di barisan depan dan memberikan langkah konkrit. Yang kita hadapi adalah aparat negara yang seharusnya melindungi tapi justru melakukan penganiayaan,” tambahnya.

Kekesalan serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris AJI Jakarta, Afwan Purwanto. 

“Aparat merampas alat (handphone, kamera) waktu jurnalis merekam saat polisi melakukan kekerasan pada massa aksi unjuk rasa. Aparat kepolisian langsung melakukan tindak kekerasan,” kata Afwan Purwanto, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Jakarta kepada Serat.id. Sabtu, 17 Oktober 2020.

Ia menyebut ada delapan jurnalis di Jakarta yang mengalami intimidasi dan ada beberapa yang mendapat tindak kekerasan dari kepolisian. Antara lain jurnalis CNN yang dipukul, ditendang dan diseret.  Begitupun dengan Jurnalis Suara.com yang mengalami hal sama.

“Yang melakukan bukan hanya satu polisi dari brimob, tapi ada beberapa yang artinya para jurnalis itu dikeroyok. Ini menjadi kasus yang terus berulang saat kejadian aksi besar di beberapa daerah di Indonesia,” ucapnya.

Kekerasan terhadap jurnalis ini menimbulkan trauma bagi jurnalis, bahkan di antara mereka ada yang tak berani melakukan visum dan pelaporan ke kepolisian karena trauma. Meski begitu, AJI Jakarta tetap menuntut aparat untuk mengusut kasus ini hingga tuntas agar tak berulang.

Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Indria Purnama Hadi, mengatakan bahwa MoU antara Dewan Pers dan Polri seharusnya bisa memberikan perlindungan terhadap tugas jurnalis, meski seharusnya tanpa MoU pun kerja jurnalis sudah dilindungi Undang-Undang Pers.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan hal serupa. Sebagai pembawa pesan untuk masyarakat, sudah seharusnya kerja jurnalis dijaga. Ketika jurnalis menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis, sudah seharusnya mereka dilindungi bukan malah mendapatkan kekerasan.

“Kepolisian seharusnya bisa memfasilitasi proses penyampaian pendapat tersebut agar sampai ke masyarakat. Kepolisian harus kembali berfungsi sebagai lembaga keamanan sipil bukan militeristik seperti zaman orba,” ungkap Usman.

Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tak sekadar pelanggaran etik, tapi merupakan kejahatan.

“Sudah seharusnya ditindak tegas, bukan hanya ditegur atau dipecat. Seharusnya dibawa hingga ke persidangan dan diputus bersalah, layaknya masyarakat sipil,” ujarnya.

Ia mencatat, selama lima tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi. Hal itu membuktikan tidak ada langkah tegas untuk menangani hal itu. Dengan kata lain, tidak ada perbaikan.

Meski angka kekerasan terhadap jurnalis tinggi, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan bahwa lembaganya perlu mencocokan data laporan kekerasan jurnalis yang masuk ke organisasi, sebab saat dihubungi oleh Serat.id, Agung hanya mencatat 8 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi selama Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (*)

Penyumbang Bahan: Stanislas Cossy, Resla Aknaita, Praditya Wibby, Ulil Albab Alshidqi, Anindya Putri

Editor dan Pengolah Bahan: Widia Primastika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here