BERBAGI

28 jurnalis pers mahasiswa mengalami kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Rabu,7 Oktober hingga Jumat,9 Oktober 2020.

Ilustrasi kekerasan jurnalis (Serat.id/ Abdul Arif)

Sore itu, Rabu, 7 Oktober 2020, Muhammad Miftahul Kamal Annajib, jurnalis dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Missi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sedang merekam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang pecah. Dengan telepon genggamnya, Ia merekam sekitar 7 aparat kepolisian yang memukul salah satu massa aksi.

Saat Ia tengah merekam, seorang polisi mendatangi Kamal dan hendak merebut telepon genggam miliknya. Tak lama berselang, jumlah polisi yang menghampirinya bertambah sekitar dua hingga tiga orang. Mereka datang dari sisi belakang.

“Saya mikir (karena merasa tertekan) yang saya hapus [satu] video [itu], namun polisi menyuruh menghapus semua dokumentasi liputannya,” kata Kamal kepada Serat.id.

Kamal tak menggubris permintaan polisi. Kamal sadar bahwa posisinya adalah jurnalis mahasiswa yang sedang meliput di lapangan dan di awal aksi sempat bersama barikade barisan polisi. “Kalau saya disuruh hapus semua, terus saya liputan apa?” protesnya.

Pengalaman serupa juga terjadi pada Reza Agil Mahendra, jurnalis dari LPM Suprema Universitas Sultan Agung. Kala itu, ia bersama tiga kawan melihat polisi menendang massa aksi yang hendak membubarkan diri dengan menggunakan motor. Polisi juga mengeroyok massa itu.

“Karena saya yang megang kamera, otomatis saya merekam kejadian pengroyokan itu, setelah saya merekam dan ada salah satu anggota polisi yang melihat saya merekam dan saya dihampiri dan diminta untuk menghapus videonya,“ tutur Agil.

Baca juga : Kekerasan Jurnalis Yang Terus Berulang dan Diabaikan Negara

Aparat Represif Pada Jurnalis yang Meliput Aksi Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Tak lama kemudian, sekitar sepuluh orang polisi menghampiri Agil, sembilan orang berpakaian Brimob dan seorang berpakaian preman. Agil pun menunjukkan identitasnya sebagai persma kepada polisi. Ia juga sempat beradu mulut, tapi polisi tetap merebut kameranya.

“Setelah itu saya disekap mulutnya dan lehernya dirangkul dan kamera direbut, dan setelah kamera direbut video itu dihapus, “ ujar Agil.

Namun represifitas aparat tak berhenti di situ. Polisi mengamankan Agil dan membawa ke gedung DPRD, sedangkan tiga teman yang bersamanya tidak ditahan. Agil pun meminta kepada polisi untuk mengizinkan kamera miliknya dititipkan ke rekan sesama jurnalis persma yang tidak ditahan.

Saat berjalan ke Gedung DPRD, salah seorang polisi sempat hendak menendangnya, tapi Agil menghindar dan berkata, “ojo ngene to aku yo menungso ojo mbok ngenekke, (jangan gini to, saya juga manusia, jangan diperlakukan kasar seperti ini),”ujarnya.

Di dalam Gedung DPRD, Agil didata, difoto, dan diminta sidik jarinya. Agil juga menunjukkan identitas sebagai persma, tapi tak digubris oleh polisi. Ia baru dibebaskan sekitar pukul 19.30.

Jurnalis mahasiswa lain yang ditangkap yakni Ahmad, nama samaran. Ia berasal dari LPM Justisia, UIN Walisongo Semarang. Kala aksi pecah, Ahmad bersama salah satu rekannya hendak mengambil sepeda motor, tapi Ia dicegat oleh polisi berpakaian preman yang menanyakan identitas.

Saat itu, rekan Ahmad menunjukkan identitasnya, tapi tidak dengan Ahmad lantaran KTP dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya tersimpan di jok sepeda motor. Namun, Ahmad menunjukkan identitasnya sebagai pers mahasiswa. Ahmad sempat meminta izin kepada polisi untuk mengambil kartu identitas, tapi alih-alih mengabulkan permintaanya, polisi justru menuduh Ahmad hendak melarikan diri.

“Saya hendak dituduh mau lari, dan saya dipiting dan diseret [untuk dibawa ke gedung DPRD], dan di tengah jalan saya mengelak karena saya gak diapa-apain kok diperlakukan seperti ini. Alhasil saya terus dibanting [badan], dan isi tas saya keluar semua termasuk hp saya,” ujar Ahmad.

Polisi tak hanya membanting badan Ahmad, saat ditahan sementara di Gedung DPRD, polisi mengeluarkan kata yang tidak pantas dan menyuruh Ahmad dan rekannya dari LPM Justisia untuk berjalan jongkok. Sama seperti Agil, Ahmad pun didata dan difoto sebanyak dua kali dan diambil sidik jarinya. Mereka dibebaskan sekitar pukul 20.00.

Kekerasan terhadap jurnalis mahasiswa tidak hanya terjadi di Semarang, Berthy Johnry dari LPM Diamma Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta menceritakan pada Kamis, 8 Oktober silam ketika situasi polisi tengah membubarkan massa aksi, ia sempat dituduh  oleh seorang polisi tengah mengambil gambar represifitas polisi.

“Saya berani nunjukkin yang bapak [polisi] kira gimana, mereka enggak mau lihat dan saya disuruh dibawa mobil polisi dan tiba-tiba kamera saya dirampas, dan saya tidak sempat menoleh ke belakang untuk melihat siapa polisi yang mengambil,” ujarnya.

Sebelum dipaksa masuk ke mobil, Berthy sempat menunjukkan kartu identitasnya berupa kartu pers, kartu mahasiswa serta seragam persma yang sedang digunakannya, tapi polisi tetap membawanya. Berthy dibawa ke Monas dan selanjutnya kembali dibawa ke Polda Metro Jaya Jakarta.  Ia baru dibebaskan setelah  27 jam berada di Polda Metro Jaya. “Kamera saya sampai saat ini belum (dikembalikan dan tidak) tau keberadaannya,” ujarnya. 

Tsamrotul Ayu Masruroh, Badan Pekerja Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mencatat sejak aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Rabu,7 Oktober hingga Jumat,9 Oktober terdapat 28 kekerasan terhadap jurnalis persma. Data tersebut tersebar di enam kota yakni di Surabaya, Semarang, Jogja, Makassar, Bandung dan Jakarta 

“PPMI mengecam dan mengutuk tindakan represi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap jurnalis persma,” ujarnya.

Ketua Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Semarang Semarang, Amir Yusron mencatat tujuh jurnalis persma menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa Omnibus Law. “Sebanyak empat jurnalis persma sempat ditahan di DPRD Semarang, dua persma diminta dihapus dokumentasinya, sedangkan satu persma terkena lemparan besi dari massa aksi,” ujarnya.

Mona Ervita, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyebut selama aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Rabu, 7 Oktober 2020 hingga Jumat, 9 Oktober lalu diketahui sebanyak 31 pers mahasiswa sempat hilang kontak, adapun 24 persma yang berada di Jakarta diketahui ditangkap selama dua hari oleh kepolisian di Polda Metro Jaya.

“Mereka semua ditangkap pada Jumat pagi dini hari jam setengah dua pagi [sebelumnya ditempatkan di Monas] dan sore baru bisa dikasih surat kuasa dan bukan surat pendampingan hukum.” ujarnya.

Mona mengungkapkan saat mendampingi jurnalis Persma di Polda Metro Jaya, ia menemukan surat pernyataan yang ditandatangani jurnalis persma, isi surat tersebut yakni ketentuan apabila mereka meliput massa aksi lagi akan ditindak secara hukum.

“Pernyataan tersebut dibuat oleh polisi dan bukan dari persma, Ini sudah kelihatan bahwa polisi sudah menakuti teman-teman persma agar jangan mengikuti massa aksi [lantaran] mereka sudah tau wartawan ini menangkap foto yang dimana polisi sedang menyerang massa aksi secara sewenang-wenang,” ujarnya.

Menurut Mona, baru pada Jumat pukul sembilan malam seluruh persma baru dikeluarkan dari Polda Metro Jaya. Ia mengungkapkan seharusnya Polisi menghargai dan melindungi persma ketika meliput hal tersebut berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

Berdasarkan teori kuadran yang dikeluarkan Dewan Pers, Persma masuk ke dalam kuadran kedua yang masih termasuk dalam muatan yang positif. Hal yang membedakan persma dengan media mainstream yang masuk dalam kuadran satu adalah terkait media yang telah terverifikasi dewan pers.

“Karena persma kan kerja kerjanya gak jauh beda sama wartawan profesional, mereka kan ikut kaidah jurnalistik dan sama sama mencari berita, bedanya kan cuman beda kuadran saja,” ujarnya

Mona mengatakan, pada tahun ini LBH Pers akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum kepada Presiden, Kapolda, Kapolri untuk mendesak penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh pihak polisi.  Kemudian pihaknya juga berupaya untuk mendesak Dewan Pers melakukan monitoring ke Komisi III DPR dengan tujuan DPR menyampaikan ke Kapolri untuk menindaklanjuti kasus atas kekerasan polisi terhadap jurnalis dan mencegah kekerasan terhadap jurnalis kembali berlangsung, serta menguatkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan Dewan Pers.

Di sisi lain Mona menceritakan pada tahun lalu saja berbagai upaya telah ditempuhnya seperti melakukan serangkaian audiensi ke Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, serta Propam, namun tidak membuahkan hasil. Ia khawatir jika ini dibiarkan akan terjadi impunitas terhadap Polisi.

“Jadi kasus kekerasan yang dialami jurnalis satupun tidak pernah ada yang masuk dalam pengadilan kalau pelakunya polisi,” ujarnya.

Serat.id mencoba mengonfirmasi ke pihak kepolisian mengenai perlakuan represif mereka terhadap jurnalis, tapi kami tidak pernah berhasil. Kami mencoba menghubungi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono melalui WhatsApp, tapi dilempar ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri Argo Yuwono. Namun, saat kami menghubungi Argo, hingga berita ini diunggah, Ia tak membalas pesan kami. (*)

Penyumbang Bahan: Stanislas Cossy, Resla Aknaita, Praditya Wibby, Ulil Albab Alshidqi, Anindya Putri

Editor: Widia Primastika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here