BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Rizal menyebut BPKN juga membutuhkan kerjasama lintas kementerian atau lembaga terkait  pengawasan barang dagangan

Serat.Id – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima sebanyak 1.176 aduan konsumen pada tahun 2020. Aduan terbesar sebanyak 272 merupakan pengaduan niaga elektronik  atau e-commerce dengan pangkal masalah mayoritas berkaitan phishing dan penyalahgunaan akun melalui one time password (OTP).

“Total penerimaan pengaduan ke BPKN pada 2017 hingga 19 Oktober 2020 sebanyak 3.55 pengaduan, sebanyak 299 pengaduan terkait pengaduan sektor e commerce,” ujar Ketua BPKN Rizal E. Halim dalam temu media Harkonas 2020 bertajuk “Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju”, Senin, 2 November 2020.

Baca juga : Mahasiswa KKN Undip Bantu UKM daftarkan P-IRT

Kampus Shopee Gelar Ngupee Edisi Semarang

BPOM Lakukan OTT Penjualan Obat Ilegal Online

Menurut Rizal, saat ini pengawasan barang dagangan baik konvensional maupun elektronik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yakni undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, peraturan pemeiirntah nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendag nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Rizal menyebut BPKN juga membutuhkan kerjasama lintas kementerian atau lembaga terkait  pengawasan barang dagangan, misalnya, jika terjadi deadlock atau persengketaan jika perdagangan sistem elektronik platformnya terdaftar di luar negeri, sementara kasusnya terjadi di dalam negeri.

Persoalan lain yang menjadi perhatian serius BPKN terkait perlindungan data pribadi yang saat ini sedang dipikirkan metode yang tepat cara menangani perlindungan data pribadi sembari menunggu pengesahan undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

“Perlindungan konsumen oleh negara harus didukung dengan sinergitas dari semua pemangku kepentingan. Peningkatan keberdayaan konsumen menjadi kunci penting untuk terus membangun kepercayaan konsumen di Indonesia,” ujar Rizal menjelaskan.

Ia menjelaskan sejak 2004 hingga 2020 BPKN telah menyampaikan 199 rekomendasi kepada pemerintah. Pada periode 2020-2023 sudah terdapat delapan belas rekomendasi, yang  sudah diakomodir dan sedang dalam proses diskusi serta koordinasi

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, mengungkapkan pemerintah tidak merasa cukup berfokus pada perlindungan konsumen, namun juga memerlukan peningkatan keberdayaan konsumen.

Ia menjelaskan pada tahun 2019, angka Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia adalah 41,70 atau baru berada pada level mampu. Angka tersebut menunjukkan konsumen sudah mengenali haknya, namun belum terlalu aktif memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.   

“Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan berbagai persoalan konsumen yang timbul,” kata Veri. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here