BERBAGI
Ilustrais protes omnibus law/ serat.id

Terdapat kesalahan perumusan sehingga semakin memperkuat UU Cipta Kerja mengandung cacat formil

Serat.id –  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai sejumlah pasal dan undang-undang Cipta Kerja yang disahkan presiden masih cacat dalam perumusan. Sejumlah pasal yang salah dirumuskan dan menimbulkan cacat itu terdapat pada halaman 6 pada pasal 6 UU Cipta Kerja yang mencantumkan rujukan pasal 5 ayat (1) huruf a.

“Padahal, pasal 5 UU Cipta Kerja tidak memiliki ayat. Selain itu terdapat juga dalam Pasal 175 ayat (5) tertulis merujuk pada ayat (3), padahal seharusnya merujuk pada ayat (4),” kata Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK, Fajri Nursyamsi, Selasa, 3 November 2020.

Baca juga : Ta Hanya Buruh, Omnibus Law UU Cipta Kerja Juga Merugikan Kelompok Ini

Koalisi Indonesia Bersih Ungkap Keterlibatan Para Aktor di Balik UU Omnibus Law

“Topo Ngligo” Cara Zaenudin Protes Sosialisasi UU Cipta Kerja

Fajri menilai menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah resmi diundangkan menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020, pada Senin, 2 November 2020 itu masih terdapat kesalahan perumusan sehingga semakin memperkuat UU Cipta Kerja mengandung cacat formil.

“Kesalahan perumusan tersebut bukan sekadar kesalahan ketik, tetapi perlu dimaknai sebagai buah dari proses pembentukan regulasi yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. “ ujar Fajri menambahkan.

Menurut dia,  kesalahan perumusan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap asas kejelasan rumusan yang diatur dalam pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Secara konstitusional, Presiden sebenarnya dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperbaiki kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja. Meski begitu, langkah tersebut tetap tidak memberikan jalan keluar atas kerusakan yang telah terjadi akibat proses legislasi yang buruk dalam setiap tahap pembentukan UU Cipta Kerja.

Atas hal tersebut Fajri mendesak kepada  pemerintah untuk tidak melanjutkan proses pembentukan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja dan meminta berfokus terlebih dahulu untuk melakukan berbagai perbaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Agar praktik bermasalah UU Cipta Kerja tidak kembali terulang,” kata Ffajri menjelaskan.

Ia juga mendesak Pemerintah dan DPR mengevaluasi proses legislasi secara menyeluruh agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembentukan UU Cipta Kerja tidak terulang kembali. “Sedangkan Mahkamah Konstitusi seharusnya melakukan koreksi keseluruhan atas kesalahan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dengan menyatakan UU tersebut tidak mengikat secara hukum dalam hal permohonan uji formil,” kata Fajri menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here