BERBAGI
ilsutrasi, pixabay.com

Lembaga penyiaran harus memperhatikan kelayakan dari konten dan jam tayang bagi anak. Pemerintah diharap mengajak partisipasi masyarakat melakukan budaya sensor mandiri dengan memilih dan memilah tontonan sesuai usia.

Serat.id – Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menilai hingga kini isi siaran film dan televisi masih belum ramah anak dan perempuan.

“Berdasarkan penelitian dari LIPI terhadap 200 responden usia remaja, hampir sepertiganya menjawab mereka menyukai tayangan mengandung kekerasan,” ujarnya dalam diskusi daring yang digelar Lembaga Sensor Film bertajuk “Film dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Perempuan”, Selasa, 3 November 2020.

Baca juga : Film Tilik dalam Perspektif Perempuan, Kamu Gimana?

Cinema Drive In, Memanjakan Penikmat Film di Tengah Pandemi

Etalase Kasus HAM dalam Film

Menurut Christina, dampak dari menonton film yang mengandung kekerasan, berdasarkan laporan Surgeon General’s Scientific Advisory Committee on Television and Social Behavior, anak akan cenderung bersikap tidak peka, agresif, dan membahayakan orang lain.

Sementara dampak dari menonton film yang mengandung konten kekerasan seksual, berdasarkan hasil penelitian dari Quensland Univeristy of Technology (QUT),  anak-anak dan remaja akan mudah bersikap mewajarkan menampilkan streotip seksis terkait peran seksual dan gender serta bersikap agresif.

Dia menambahkan, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, anak usia delapan belas tahun berpotensi menjadi pelaku kekerasan, di mana setiap harinya setidaknya terdapat dua orang anak menjadi pelaku kekerasan.

“Lembaga penyiaran harus memperhatikan kelayakan dari konten dan jam tayang bagi anak,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat mengajak partisipasi masyarakat melakukan budaya sensor mandiri dengan memilih dan memilah tontonan sesuai dengan klasifikasi usia.

Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, berdasarkan pengaduan yang diterima terdapat dua bidang aduan yang diakibatkan dari tontonan film anak yakni aduan anak berbadan hukum dan aduan anak terkait pornografi dan cyber crime.

“Sejak 2011 hingga 2020, KPAI menerima 4.448 aduan terkait pornografi dan cyber crime,” ujarnya

Dia berharap, baik orang tua, lembaga sensor film, serta perusahaan film berperan aktif sesuai perannya untuk dapat memenuhi tontonan layak yang anak.

Ia juga mengimbau untuk orang tua mengedukasi anak setelah menonton film.  Salah satunya, dengan memaparkan adanya kontradiksi yang terdapat di film dengan realitas yang ada.

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian Lembaga Sensor Film (LSF), Kuat Prihatin mengatakan, kendala saat ini ialah kekurangan dalam klasifikasi usia. Kategori tontonan saat ini hanya terbagi dalam empat bagian,  yakni semua umur, remaja usia tiga belas tahun, dewasa usia tujuh belas tahun ke atas, serta dewasa usia 21 tahun ke atas.

Sementara, klasifikasi umur di usia 7-13 tahun belum tersedia. Padahal kebutuhan informasi mereka berbeda dengan balita. “Ini pekerjaan rumah bagi LSF agar ruang ini bisa terwadahi,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here