Ilustrasi sidang, pixabay.com

Jaksa Agung juga berupaya mengaburkan penegakan hukum

Serat.id – Kejaksaaan Agung dinilai tak jujur selama proses persidangan gugatan yang diajukan oleh keluarga korban Tragedi Semanggi di PTUN Jakarta.

Tercatat pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran berat, telah digugat oleh Maria Katarina Sumarsih dan Ho Kim Ngo, masing-masing ibu mendiang Bernadinus Realino Norman atau Wawan an Yap Yun Hap.

“Pertama saksi dari Jaksa Agung bilang bahwa sudah ada pengadilan militer untuk Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Padahal, peristiwa yang sudah ada pengadilan militer hanya di Peristiwa Semanggi II sementara Peristiwa Semanggi I belum pernah diadili oleh pengadilan apapun,” ujar staf Divisi Hukum, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Tioria Pretty, Rabu, 4 November 2020.

Berita terkait : PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Korban Tragedi Semanggi I dan II

Pretty menyebut fakta lain ketidakkonsistenan pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan kasus Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat di depan DPR pada 16 Januari 2020 tidak terlalu berarti, dengan dalih proses bolak balik perkas perkara penyelidikan Komnas HAM ke Jaksa Agung dan sebaliknya masih berlangsung.

 “Kalau misalnya berkasnya masih bolak-balik, mengapa Jaksa Agung menunjukkan sikap di hadapan DPR, bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat, kalau sebenarnya dia masih mengadakan penyelidikan,” ujar Pretty menjelaskan.

Menufrut Pretty Jaksa Agung juga berupaya mengaburkan penegakan hukum, dengan berdalih telah terdapat kesepakatan hasil bedah perkara antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung pada tahun 2016 di Bogor  yang isinya tidak ada bukti cukup menemukan pelanggaran HAM berat dalam tragedi Semanggi I dan Semanggi II  dan selanjutnya diperlukan upaya rekonsiliasi.

Padahal, menurut Pretty, pertemuan di Bogor tidak mencapai kata sepakat sehingga dokumen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Baca juga : Protes Tolak UU Omnibus Law, Komnas HAM Minta Polri Lindungi Kebebasan Berpendapat

Kematian Munir Pelanggaran HAM Berat

Ini Alasan Komnas HAM Sarankan Pilkada Serentak Ditunda

Pretty juga menyebut di persidangan Jaksa Agung terungkap tidak pernah memberikan satupun surat perintah untuk keperluan penyelidikan kepada Komnas HAM. Padahal surat perintah dari Jaksa Agung dapat berguna bagi Komnas HAM untuk dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan kepada pihak tertentu sebagai solusi untuk memperkuat bukti penyelidikan.

Kuasa hukum keluarga korban Tragedi Semanggi, Muhammad Isnur, menyebutkan dalam fakta persidangan terungkap pernyataan Jaksa Agung di depan DPR pada 16 Januari silam bukan sebuah ketidaksengajaan ucapan, melainkan sudah terdapat dalam laporan Jaksa Agung yang telah disiapkan.

 “Ini bukan pernyataan yang keseleo bicara, tapi ini jawaban yang dipersiapkan dan diakui oleh saksi dari kejaksaan agung di ruang sidang,” ujar Isnur. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here