BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

Surat skorsing tentang pengembalian pembinaan Frans Josua Napitu kepada orang tua dinilai YLBHI-LBH sebagai bentuk kedangkalan berpikir yang berbahaya bagi demokrasi kampus. 

Serat.id – Sebanyak 17 lembaga bantuan hukum (LBH) yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keputusan Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang telah mengeluarkan surat skorsing kepada mahasiswanya, Frans Josua Napitu (FN).

Surat skorsing yang dikeluarkan pada 16 November 2020 bernomor T/7658/UN37.1.8/KM/2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter Frans Josua Napitu kepada orang tua (Skorsing) itu dinilai YLBHI-LBH sebagai bentuk kedangkalan berpikir yang berbahaya bagi demokrasi kampus. 

Sebelumnya, Jumat, 13 November 2020, Frans Napitu melaporkan Rektor Unnes, Fathur Rohman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi.

“Laporan Frans ke KPK adalah bentuk partisipasi mahasiswa untuk mewujudkan dunia akademik yang bersih dan berintegritas,” kata Direktur LBH Semarang Eti Oktaviani dalam siaran pers yang diterima Serat.id, Rabu, 18 November 2020.

Menurutnya, partisipasi itu dijamin dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya’’. 

“Unnes sebagai lembaga pendidikan seharusnya mendukung mahasiswanya,bukan justru mengeluarkan skorsing hanya demi nama baik rektor,” kata Eti. 

Baca juga : Mahasiswa Unnes ini Laporkan Dugaan Korupsi Rektornya ke KPK

Ini Alasan Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud ke Komnas HAM

Ini Alasan Hukum Mahasiswa Unnes Ajukan Uji Materi Biaya Kuliah

Dalam surat skorsing tersebut, lanjutnya, pihak Unnes menuduh FN sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Itu alasan yang tidak berdasar dan dibuat-buat,” ujarnya. 

Ia menilai, Unnes telah memberikan sanksi dengan tuduhan yang dibuat-buat dan tidak berdasar serta telah mencederai kampus sebagai ruang berpikir.

“Perbuatan Dekan Fakuktas Hukum Unnes sangat berbahaya bagi kemerdekaan berpikir mahasiswa. Sebagai lembaga akademik, seharusnya melindungi kemerdekaan berpikir mahasiswa bukan justru menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi kemerdekaan berpikir, mengeluarkan skorsing, bahkan sangat mungkin melakukan drop out (DO) dengan alasan yang dibuat-buat,” terangnya. 

Pihaknya meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tanggung jawabnya memberikan perlindungan hukum kepada FN. Hal itu seperti termuat dalam Pasal 15 UU No 19/2019.

Selain itu, meminta kepada Komnas HAM untuk mengawasi dan melakukan penindakan atas perbuatan Dekan FH UNNES yang melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas pendidikan. 

“Kami, YLBHI-LBH se-Indonesia mendukung perjuangan FN, serta mengajak segenap kelompok masyarakat sipil untuk siap bersolidaritas, saling bahu-membahu memberikan dukungan melawan kedangkalan berpikir dan sikap anti-kritik yang ditujukan kepada FN,” katanya.

Terpisah, Humas Unnes, Burhan mengatakan, informasi dari Dekan Fakultas Hukum bukanlah menskorsing, namun mengembalikan pembinaan ke orang tua.

“Pengembalian pembinaan ke orang tua merupakan wilayah kewenangan Fakultas Hukum,” katanya. 

Dekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah menyampaikan dengan dikeluarkanya surat tersebut, pihaknya berharap FN menjadi lebih baik dan bertutur yang santun. 

“Semoga dengan surat ini, FN menjadi lebih baik, bahagia, damai, dan tidak marah-marah mencari kesalahan orang. Dengan tuturnya yang santun, semangat menjadi baik,” katanya. 

Menurutnya, pengembalian FN ke orang tuanya agar bisa kembali dididik. “Saya mengembalikan FN karena dia dari kandungan orang tuanya untuk dididik,” jelasnya. 

Rodiyah juga berharap agar cerdas merespons surat itu sesuai isi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here