BERBAGI
Ilustrasi pendapatan pajak makanan, Abdul Arief/serat.id

Potensi PAD bisa melonjak hingga 50 prsen  lebih besar dibanding nominal yang ditargetkan tahun ini

Serat.id – Kalangan DPRD Jepara menuding sistem penarikan pajak daerah dan retribusi secara konvensional dan manual menjadi salah satu biang minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Ukir. Digitalisasi pajak dan retribusi menjadi opsi utama untuk menutup lubang kebocoran dan sekaligus memaksimalkan setoran ke pundi-pundi keuangan daerah.

Tahun ini, PAD di Jepara ditarget Rp 367,2 miliar (awalnya Rp 403 miliar namun direvisi karena faktor Covid-19). Rinciannya, pajak daerah dipatok Rp 125,9 miliar, retribusi Rp 16,6 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 12,3 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 212,3 miliar. Namun per 13 November 2020, realiasasi PAD baru Rp 306,1 miliar.

“Mestinya potensi PAD bisa melonjak hingga 50 prsen  lebih besar dibanding nominal yang ditargetkan tahun ini. Sayangnya, potensi itu bocor karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, kami mendorong sistem pengelolaan berbasis online,” kata Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, Jumat (20/11/2020).

Baca juga : Dewan Jateng : Kinerja dan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Rendah

Omzet Tempat Kongkow Kota Lama Semarang Merosot Tajam

Menggelontorkan Ratusan Miliar Terhambat Pandemi

Dari sejumlah penyokong PAD, ada yang capaiannya cukup menggembirakan namun ada juga yang mencemaskan. Sektor yang cukup menggembirakan misalnya pajak daerah yang per 13 November, capaiannya sudah 88 persen atau  Rp 111,5 miliar.

Meskipun tidak semua jenis pajak daerah tercapai sesuai target. Pajak hotel misalnya, semula sebelum Covid-19, ditarget Rp 6 miliar. Namun akhirnya direvisi menjadi Rp 1,9 miliar. Meski begitu, angka tersebut juga masih sulit ditembus sebab realiasi hingga per 13 November 2020 baru mencapai Rp 935 juta.

Sedang pajak restoran tahun ini awalnya ditarget Rp 10 miliar. Karena faktor Covid-19 akhirnya direvisi menjadi Rp 8,9 miliar. Namun realisasinya hingga kini baru Rp 6,7 miliar. Capaian PAD sektor pariwisata juga sama. Dari target Rp 1,2 miliar, capaiannya baru 50 persen atau hanya Rp 600 juta. Retribusi pasar yang ditarget Rp 3,1 miliar, saat ini juga baru tercapai Rp 2,8 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Jepara Nur Hamid menambahkan pandemi Covid-19 memang berpengaruh pada capaian PAD baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi. Namun hal itu bukan satu-satunya faktor. Pengelolaan secara konvensional dan manual diakuinya membuka peluang terjadinya kebocoran. Modusnya beragam mulai dari adanya “kesengajaan” wajib pajak dan retribusi tidak membayar seluruh kewajibannya, tidak jujurnya petugas pemungut, atau bahkan adanya main mata antara kedua pihak dan lain sebagainya.

Menurut Nur Hamid, untuk menekan potensi kebocoran, sistem online untuk digitalisasi pajak daerah maupun retribusi mutlak dilakukan. Untuk pajak daerah misalnya pihaknya mendorong agar dilakukan penambahan alat monitoring transaksi usaha berupa tapping box yang sudah dipasang sejak akhir 2019. Sedang untuk beragam retribusi dilakukan dengan sistem e-retribusi di sejumlah pasar tradisional besar di Jepara. Khusus tempat wisata atau lahan parkir bisa dengan e-ticketing.

“Jumlah pedagang di tradisional ribuan tapi PAD dari sektor itu belum maksimal. Makanya kita dorong e-retribusi. Tahun 2021 kita harapkan sudah ada sejumlah titik yang dijadikan pilot project,” ujarnya.

Tidak maksimalnya pendapatan daerah di Jepara ini juga pernah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). April tahun 2019, Komisi Anti Rasuah ini yang diwakili Koordinator Wilayah VIII KPK Adliansyah Malik Nasution menekankan pentingnya kepatuhan hukum wajib pajak dan restoran serta pengawasan berbasis elektronik.

Waktu itu, Adliansyah mencontohkan kasus di berbagai daerah. Ia menyebut ada sebuah restoran yang

menyetor pungutan pajak Rp 15 juta per bulan kepada negara. Namun setelah dipasang alat pengawasan berbasis elektronik ternyata mestinya pajak yang disetor restoran itu mencapai Rp 160 juta. Sedang pengawasan di hotel pajak tertinggi yang disetor ke kas daerah Rp 400 juta. Namun setelah diawasi dengan alat elektronik, angka pajak yang harus dibayar mestinya Rp 1,4 miliar.

Kepala BPKAD Kabupaten Jepara, Lukito Sudi Asmara mengatakan sudah mulai menerapkan digitalisasi pajak. Salah satunya lewat Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) untuk menangani sembilan pajak daerah. Sedang khusus PBB P2 dan BPHTD menggunakan sistem tersendiri namun juga berbasis elektronik.

Meski begitu, ia akan terus berusaha meningkatkan pengawasan sistem ini. Untuk tapping box misalnya, lembaganya bekerja sama dengan pengelola bank daerah untuk menambah jumlah yang sudah terpasang. Sebab jumlah obyek pajak yang layak dipasangi tapping box sekitar 700 unit. Namun akhir 2019, baru 50 unit tapping box yang sudah dipasang di berbagai hotel, restoran maupun obyek pajak parkir seperti di RSUD RA Kartini Jepara.

Untuk e-retribusi saat ini sudah masuk tahap rencana implementasi dan ditargetkan bisa berjalan tahun 2021. Ada sejumlah pasar tradisional besar yang bakal disasar e-retribusi ini seperti Pasar Pengkol, Keling dan Mayong.

E-retribusi itu direncanakan berupa semacam kartu e-money untuk para pedagang, khususnya yang beraktivitas kios dan kios dalam los (permanen). Sedang untuk pedagang non tempat permanen masih ditarik secara manual. Meskipun nanti hasilnya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi e-retribusi.

“Digitalisasi pajak daerah dan transaksi non tunai terus kita tingkatkan. Karena selain masukan dari KPK kita juga dipantau Bank Indonesia yang menekankan progam elektronisasi transaksi pemerintah daerah,” katanya. (*) MUHAMMAD OLIES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here