BERBAGI
Pameran replika pakaian korban kekerasan seksual, di Gedung Monod Diephuis & Co, kawasan Kota Lama Semarang, 28 hingga 29 November 2020. Praditya Wibby/Serat.id

Beragam kendala penyelesaian kasus kekerasan seksual secara hukum dinilai sangat menyulitkan karena belum ada payung hukum yang secara khusus melindungi korban

Serat.id – Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menyatakan kasus kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan tanpa mengenal usia, jenis pekerjaan, pendidikan bahkan tidak melihat jenis pakaian yang dikenakan korban.

Hal itu dibuktikan dengan pameran replika pakaian yang dikenakan para korban kekerasan seksual, di Gedung Monod Diephuis & Co, kawasan Kota Lama Semarang, 28 hingga 29 November 2020 kemarin.

“Pameran ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja dan tanpa memandang apa yang dikenakan oleh korban,” kata Penyelenggara acara Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Citra Ayu Kurniawati, di sela acara pameran.

Baca juga : Sejumlah Cara Agar Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual Masih Tinggi Saat Pandemi

Pegiat Anti Kekerasan Perempuan Dorong DPR Segera sahkan RUU P-KS

Menurut Citra, pameran menampilkan replika sembilan pakaian milik korban usia anak dan dewasa rentang usia 11 hingga 30 tahun. “Pamerannya ini mengilustrasikan pakaian yang dikenakan korban. Karena pakaian yang asli ada di kepolisian, ada juga yang sudah dibakar atau hilang,” kata Citra menambahkan.

Ilustrasi pakaian itu berasal dari sembilan kasus, ada enam kasus yang diproses hukum namun ada kasus lain mandeg karena memang tak dilaporkan.  Citra menyebut kebanyakan proses hukum kasus kekerasan seksual tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian karena kurangnya bukti dan saksi.  

Selain itu beragam kendala penyelesaian kasus kekerasan seksual secara hukum dinilai sangat menyulitkan karena belum ada payung hukum yang secara khusus melindungi korban.  

“Belum lagi, adanya stigma negatif dari masyarakat atau aparat penegak hukum yang kemudian membuat korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kasusnya,” kata Citra menjelaskan.

Sedangkan ketidakseriusan negara melindungi korban kekerasan seksual dibuktikan dengan dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari prioriotas Program Legislatif Nasional (Prolegnas) tahun 2020.

Hal itu menjadi alasan LRC-KJHAM  bersama jaringan Jawa Tengah mendesak DPR RI untuk membahas RUU PKS agar kembali menjadi Undang-undang Prioritas pada Prolegnas Tahun 2021.

Berdasarkan data LRC-KJHAM mencatat berbagai jenis kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 di Jateng sebanyak 154 kasus.  Dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, 78 persennya adalah jenis kekerasan seksual sejumlah 120 kasus. Kasus kekerasan seksual meliputi perbudakan seksual sebanyak 81 kasus, perkosaan sebanyak 23 kasus, pelecehan seksual sebanyak 16 kasus.

“Sementara, kasus kekerasan yang menimpa perempuan yakni KDRT sebanyak 26 kasus, kekerasan dalam pacaran 6 kasus, buruh migran 1 kasus, dan traficking 1 kasus dengan 160 korban perempuan,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here