BERBAGI
Hukum,sidang
Ilustrasi, pixabay.com

“Koalisi Pembela HAM mencatat setidaknya telah terjadi 116 kasus serangan terhadap pembela HAM sepanjang Januari-Oktober 2020,”

Serat.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM menilai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo praktik penegakan Hak Asasi dan Manusia (HAM) memburuk. Salah satu tolak ukur tersebut ialah masifnya pelanggaran yang terjadi terhadap para aktivis pembela HAM. Koalisi tersebut terdiri dari PBHI, Imparsial, KontraS, HRWG, ELSAM, LBH Pers, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Amnesty International Indonesia, Kemitraan.

“Koalisi Pembela HAM mencatat setidaknya telah terjadi 116 kasus serangan terhadap pembela HAM sepanjang Januari-Oktober 2020,” ungkap Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto dalam rilis yang diterima serat.id, Rabu, 9 Desember 2020.

Baca juga : Peringatan Hari HAM di Kota Semarang diwarnai Represif Aparat Kepolisian

Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah Dominasi Kasus Intoleransi

Pegiat Hukum Sebut Pemecatan Polisi Gay Langgar HAM

Ardi menyebut bentuk serangan terhadap aktivis pembela HAM dilakukan secara langsung seperti perampasan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran aktivitas secara represif, kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi, maupun melalui media digital seperti peretasan dan pembajakan akun.  Bahkan, Ardi mencatat sebanyak setengah kasus dari 84 kasus peristiwa serangan aktivis pembela HAM sejak tahun 2014 melibatkan aparat pemerintah.

“Lebih dari itu, hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang adil dan memadai terhadap seluruh kasus penyerangan terhadap pembela HAM tersebut,” ujar Ardi menambahkan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM mendesak pemerintah presiden Jokowi mengambil langkah konkrit untuk memperbaiki kondisi penegakan HAM dan kemanusiaan di Indonesia sesuai dengan janji kampanyenya. Selain itu ia juga meminta presiden Jokowi mengusut dan menuntaskan kasus-serangan terhadap aktivis pembela HAM.

Ia juga meminta kepada Pemerintah dan DPR RI membentuk sistem perlindungan yang menjamin aktivis pembela HAM dengan cara membuat regulasi dan merevisi sejumlah aturan perundang-undangan yang bersifat multitafsir yang tidak hanya mengancam aktivis pembela HAM, namun juga mengancam penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Direktur Center or Media and Democracy, LP3ES, Wijayanto menyebut situasi pemerintahan Jokowi saat ini mirip dengan situasi serupa pada masa Orde Baru (Orba) ketika dihadapkan pada peristiwa turunnya harga minyak dunia.

Saat itu solusi pemerintahan Orba mengatasi perbaikan ekonomi dengan mengeluarkan banyak kebijakan deregulasi peraturan dimana untuk menjalankan stabilitas ekonomi dilakukan represi terhadap masyarakat sipil.

“Kita ingat (pengesahan Undang Undang) Omnibus Law masuknya deregulasi, segala cara dilakukan dan kemudian banyak represi (terjadi terhadap masyarakat sipil),” ujar Wijayanto dalam webinar yang digelar LP3ES Jakarta bertajuk “Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM Era Jokowi dan Kekerasan Negara”, Rabu 9 Desember 2020. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here