BERBAGI
Hukum,sidang
Ilustrasi, pixabay.com

“Seluruh regulasi kebijakan mesti ditata sedemikian rupa untuk tetap menghormati hak asas kesetaraan dan keadilan,”

Serat.id – Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan publik jangan ada pembiaran kehilangan hak azasi manusia di masyarakat. Begitupula dengan asas kesataraan dan keadilan setiap masyarakat yang seharusnya menjadi nafas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Seluruh regulasi kebijakan mesti ditata sedemikian rupa untuk tetap menghormati hak asas kesetaraan dan keadilan,” ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam sambutan  dalam peringatan Hari HAM Sedunia yang bertajuk “Kronik HAM Nusantara dan seruan kebangsaan dalam rangka peringatan hari HAM Sedunia”, Kamis, 10 Desember 2020.

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Penegakan HAM Memburuk

Ini Sejumlah Kebijakan Penanganan Covid-19 yang disorot Komnas HAM

Protes Tolak UU Omnibus Law, Komnas HAM Minta Polri Lindungi Kebebasan Berpendapat

Damanik menyampaikan sejak awal semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang digagas para pendiri bangsa telah menyadari prinsip kesetaraan hak dan menolak adanya pejajahan. Selain itu, para pendiri bangsa juga mengakui keberagaman bangsa yang ada dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengikat setiap masyarakat.

“Agar saling menghormati dengan hidup bersama-sama dengan menghargai keberagaman,” kata Damanik menambahkan.

Ia mengajak masyarakat dapat memperkuat solidaritas kebangsaan dengan prinsip dasar kemanusiaan dengan menggangap orang lain seperti satu saudara. Prinsip tersebut berguna untuk memutus garis pemisah identitas internal keagamaan atau identitas sosial budaya, maupun identitas lainnya.

Termasuk saat pandemi global yang menjadi sebuah cobaan bagi bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi peluang untuk dapat memperkuat solidaritas kebangsaan dalam menyelamatkan banyak nyawa manusia Indonesia.

“Komnas Ham akan terus berupaya menjadi pilar penting di dalam menjaga nilai nilai kemerdakaan, kesetaraan, dan pendekatan anti kekerasan,” katanya.

Maria Katharina Sumarsih, ibu mendiang Bernadinus Realino Norman atau Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas dalam tragedi Semanggi I,  merasa kecewa terhadap pemerintah sebab tidak mematuhi ketentuan penyelesaian  kasus pelanggaran HAM berat.

“Seakan perjuangan penegakan hukum dan penegakan HAM di Indonesia proses penyelesaiannya dipersulit dan berbelit-belit,” kata Maria.

Sumarsih mengatakan bahwa penghalang utamanya adanya impunitas yang berakar kuat pada sistem kekuasaan. Keberadaan impunitas tersebut menjadi cerminan penanda buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Saya berharap Komnas HAM tidak larut menjadi lembaga impunitas,“ kata Maria berharap. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here