BERBAGI
semarang
Ilustrasi,pixabay.com

Surat keputusan skorsing dekan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pimpinan kampus untuk membungkam suara kritis

Serat.id– Frans Napitu, Mahasiswa Univesritas Negeri Semarang mengajukan banding administrasi kepada rektornya  sebagai respon dari surat jawaban Dekan FH Unnes atas nota keberatan yang sebelumnya telah disampaikan.  Frans didampingi oleh tim kuasa dari YLBHI-LBH Semarang setelah menerima Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tentang Pengembalian Pembinaan Moral Karakter kepada dirinya.

“Kami menganggap Surat Keputusan dekan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pimpinan kampus untuk membungkam suara kritis yang kerap disampaikan oleh Frans Napitu,” kata tim kuasa hukum YLBHI-LBH Semarang, Naufal Sebastian, Jum’at 11 Desember 2020.

Baca juga : YLBHI Nilai Unnes Batasi Ruang Ekspresi Mahasiswa

Mahasiswa Pelapor Rektornya ke KPK Dipecat Kampus, Dituding Terlibat OPM

Mahasiswa Unnes ini Laporkan Dugaan Korupsi Rektornya ke KPK

Menurut Naufal Sebastian kebijakan kampus menskorsing  frans menggunakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada.  Pasalnya Frans Napitu merupakan seorang mahasiswa yang sebelumnya melaporkan dugaan korupsi Rektor Unnes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kebijakan kampus yang menskorsing sebuah ironi ketika perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang aman untuk berdemokrasi. Serta menjadi produsen utama ilmu pengetahuan.

“Ini malah bersikap sebaliknya dengan mengedepankan pendekatan represif untuk menjawab kritikan,” kata Naufal menjelaskan.

Point banding administrasi tersebut Surat Keputusan Yang Diterbitkan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Mengabaikan Pemenuhan Terhadap Hak Asasi Manusia karena melanggar Pasal 27 ayat (3), 28 C ayat (2) dan 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 41 UU No 31 tahun 1999 dan pasal 5,6,7,8,9 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, Surat Keputusan tersebut juga tidak mengindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Terlebih, Frans Josua Napitu Merupakan Seorang Mahasiswa Yang Berprestasi dan Berkarakter, serta Memiliki Mimpi Untuk Mewujudkan Universitas Negeri Semarang Menjadi Kampus Yang Berintegritas, Bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

“Kami minta kepada Rektor Universitas Negeri Semarang menggunakan kewewenangan nya berdasarkan pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membatalkan skorsing yang dikeluarkan dekan,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here