BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Mencapai 49 ribu kasus, banyak permohonan dispensasi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat administrasi

Serat.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) mencatat jumlah perkawinan anak pada masa pandemi meningkat 40 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya.  Perkawinan anak tersebut terjadi melalui permohonan dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama.

“Jumlah perkawinan anak mencapai 49.084 naik drastis tahun lalu yang hanya mencapai 29.359 anak. Dispensasi ini tidak haya meliputi perempuan namun juga terdapat pada laki-laki,”  kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) Rita Pranawati, dalam semidaring bertajuk “Merayakan Setahun Undang Undang Nomor 16/2019: Mempertanyakan Komitmen Pemerintah untuk Impementasi UU Nomor 16/2019”, Rabu, 16 Desember 2020.

Baca juga : Pernikahan di Bawah Umur Meningkat Saat Pandemi, Ini Kata Akademisi

Pendemi Covid-19, Permintaan Dispensasi Umur di Semarang Meningkat

Cinta Sekar Ayu – Desi Kuswantoro Sah di Rutan

Rita mengatakan meski telah terjadi perubahan aturan perkawinan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan ditingkatkan menjadi sembilan belas tahun setelah sebelumnya enam belas tahun, namun celah dispensasi selalu dimanfatkan untuk dijadikan modus kuat menghindari pidana.

“Celah dispenasi perkawinan tersebut memang secara resmi diatur dalam pasal 7 ayat 2,3,dan 4 UU Nomor 16 tahun 2019,” kata Rita menambahkan.

Dalam aturan tersebut dispensasi diberikan setelah pengadilan mendengarkan pendapat tentang bukti-bukti pendukung dari kedua belah calon mempelai. Selain itu dispensasi perkawinan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispenasasi Kawin.

Rita menyebut ada banyak permohonan dispensasi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat administrasi antara lain masih ada pemohon yang sulit untuk menunjukkan identitas anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan masih adanya satu pemohon seharusnya yang mengajukan dua pemohon.

“Hal tersebut disebabkan masih adanya keterbatasan informasi pemohon tentang tata cara permohonan dan persyaraatan ,” kata Rita menjelaskan.

Rita mencontohkan dalam persidangan perkara, kehadiran para pemohon seringkali tidak lengkap, sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan perkara berjalan seacra lambat. Ada juga pemohon yang hanya membuktikan surat keterangan sehat bersifat lisan, meski ia sudah meminta surat keterangan kesehatan ke dinas kesehatan setempat.

KPAI menemukan adanya pemohon yang tidak memahami aturan baru terkait usia perkawinan, termasuk dampak dari perkawainan anak. KPAI juga mengamati penasehatan yang dilakukan pegngadilan seringkali bersifat formaltias lantaran kondisi anak ada yang sudah hamil.

Sedangkan penyebab perkawinan anak karena kondisi ekonomi orang tua, pemahaman agama yang kurang tepat, faktor budaya, hingga kondisi anak akibat pengasuhan yang kurang tepat.

“Menurut saya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi kunci dari pencegahan perkawinan anak,”  katanya.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), Lenny N Rosalin mengatakan masih ada pemahaman masyarakat yang menganggap perkawinan sebagai sebuah seremonial.

“Padahal perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal,” kata Lenny.

Lenny mengungkapkan perkawinan anak ini hanya akan membawa dampak buruk di berbagai sektor antara lain, pendidikan karena anak akan putus sekolah, kesehatan yang akan menimbulkan  resiko angka kematian ibu, angka kematian anak, hingga kanker serviks, maupun stunting pada anaknya.

Adapun imbas faktor ekonomi akan menghasilkan pekerja dibawah umur yang juga berimbas pada upah yang diterima rendah sehingga secara langsung kemudian menimbulkan kemiskinan. Dampak terburuk lainnya ialah menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maupun kualitas pengasuhan yang buruk.

Ia mengatakan target pemerintah pada tahun 2024 terjadi penurunan proporsi perempuan yang menikah sebelum 18 tahun secara drastis hingga menjadi 8,74 persen.

“Upaya ekstra ini juga harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, agar bersinergi agar penurunan yang curah ini dapat diwujudkan bersama-sama,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here