BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Beberapa kebijakan pemerintah terhadap pekerja migran dinilai belum sesuai dengan rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Serat.id – Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi, Migrant Care Indonesia, Anis Hidayah mengungkapkan, beberapa kebijakan pemerintah terhadap pekerja migran belum sesuai dengan rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Kebijakan itu di antaranya dengan keluarnya UU Cipta Kerja yang berpotensi melemahkan perlindungan pekerja migran. Kebijakan tersebut dinilai berlainan dengan rekomendasi ILO yang memastikan agar kebijakan terhadap pekerja migran berbasis hak dan sensitif gender

“Apa yang dikandung dalam UU Pekerja Migran Indonesia terutama terkait izin usaha perusahaan yang diatur lebih maju, kemudian dikembalikan ke izin usaha secara umum, ini akan berpotensi jadi celah eksploitasi terhadap pekerja migran,” ungkapnya dalama konferensi pers secara virtual yang digelar Migrant Care bertajuk “Kalaideskop: Situasi Pekerja Migran Indonesia Sepanjanga Tahun 2020”, Jumat, 18 Desember 2020.

Baca juga : SARBUMUSI Minta Jenazah Pekerja Migran asal Brebes di Meksiko dipulangkan

Pemerintah dinilai Ingkar Janji Terhadap Pekerja Migran

Deportasi Terhadap Yuli Arista Dari Hong Kong Menuai Kecaman

Ia mengatakan, kebijakan lainnya yang belum sesuai yakni pemerintah belum memberikan bantuan spesifik  terhadap akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.

Ia menilai bantuan bagi pekerja migran belum memadai karena masih terintegasi dalam bansos untuk masyarakat lapisan bawah. Bahkan hasil pengamatan Migrant Care Indonesia terhadap pekerja migran di Malaysia diketahui mereka yang tidak berdokumen lengkap minim mendapat akses bantuan sosial dari pemerintah.

Anis menambahkan, rekomendasi ILO lainnya yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah adalah memberikan kepada seluruh pekerja migran akses ke proses hukum atas pemberlakuan hukum yang tidak adil.

Belum terpenuhinya akses hukum tersebut dapat dipahami, kata Anis, karena pemerintah masih fokus  pada penanganan Covid-19.

Ia mendesak pemerintah agar memastikan kebijakan ekonomi yang terintegrasi sosial, ekonomi, dan budaya setidaknya dalam jangka waktu setahun ke depan. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk menyiapkan alternatif pekerjaan, revitalisasi bantuan sosial hingga enam bulan ke depan untuk buruh domestik dan buruh migran.

Selain itu, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengevaluasi dan merevisi kebijakan kartu prakerja.

Ia juga meminta pemerintah untuk menata ulang tata kelola migrasi sesuai UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang berbasis layanan publik yang mencerminkan prinsip HAM dan adil gender.

Sebelumnya, Wakil  Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin meminta kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan turunan UU PPMI.

Ia juga mendesak penerintah membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, dan Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan di Dunia Kerja.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang dan mengkoreksi UU Cipta Kerja dalam perubahan Pasal 1, 51, 53, 57 dan tambahan Pasal 89A. 

“Dalam aturan UU Cipta Kerja tersebut berpotensi mengurangi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya,” ungkapnya dalam rilis pers yang diterima Serat.id. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here