BERBAGI
Hukum,sidang
Ilustrasi, pixabay.com

Seharusnya kritik berdasarkan kepentingan umum tidak dapat dipidana. Hal itu merujuk pada pendapat Mahkamah Agung (MA) melalui putusan peninjauan kembali (PK)  terhadap kasus Prita Mulyasari.

Serat.id – Selama satu dekade berjalannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah menjadi  UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai masih menjadi alat untuk merepresi seseorang yang melakukan kritik untuk kepentingan umum.

’’Pasal yang digunakan ialah Pasal 27 ayat 3,’’ kata Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  Era Purnama Sari dalam webinar yang digelar LBH Pers bertajuk “Launching Riset Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian dalam Satu Dekade UU ITE,” Selasa, 22 Desember 2020.

Baca juga : Ini Alasan Pasal Blokir di UU ITE Layak digugat

Sidang uji UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Ini Kata Ahli

Komite Keselamatan Jurnalis Kirim Amicus Curiae Jurnalis Diananta ke PN Kotabaru

Dia menjelaskan, yang terbaru dialami dosen Unsyiah, Saiful Mahdi, yang menyampaikan kritik di grup Whatsapp terhadap pemimpinan Fakultas Teknik. Dia dipidana dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. ’’Dia divonis 3 bulan dan denda 10 bulan penjara,”  ungkapnya.

Era mengatakan, seharusnya kritik berdasarkan kepentingan umum tidak dapat dipidana. Ia merujuk pada pendapat Mahkamah Agung (MA) melalui putusan peninjauan kembali (PK)  terhadap kasus Prita Mulyasari.

Selain itu, merujuk pada pendapat Salman Luthan, salah satu anggota majelis kasasi MA yang melakukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang berpendapat untuk menilai pernyataan mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan tersebut dibuat.

Dia menambahkan, selain menyasar aktivis dan jurnalis, pasal pencemaran nama baik juga digunakan untuk menyasar lawan poltik dan anak milenial.

“Bahkan dalam dua kasus menyebabkan tersangkanya lima orang, tiga di antaranya masih berstatus anak di bawah umur delapan belas tahun,” ungkapnya

Menurut Era, selain itu saat ini penafsiran antargolongan dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE menjadi semakin meluas. Perluasan penafsiran tersebut imbas adanya putusan MK No 76/PUU-XV/2017 yang berbunyi, ”antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, tetapi melebihi dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi  oleh suku, agama, dan ras”.

Hal tersebut diperparah yang semula pasal tersebut merupakan delik materiil di mana akibat perisitwa tersebut harus bisa dibuktikan baru bisa dipidana, namun pada praktiknya  berubah menjadi delik formil. Dengan demikian sehingga tanpa ada pembuktian dari akibat peristiwa tersebut. 

Pasal itulah yang kemudian digunakan untuk menjerat di antaranya pada kasus eks pemimpin redaksi, Diananta Putera Sumedi dan I Gede Ari Astina alias Jerinx, musisi Superman Is Dead (SID).

Ia mendesak kedua pasal tersebut ditambah Pasal 45 ayat 2 agar dihapuskan. Sebab, mudah menimbulkan multitafsir dan menjadi pasal yang dapat mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“UU ITE harusnya menjadi pendorong bangsa ke depan untuk menyongsong pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi, tidak menjadi teror bagi eskpresi di media sosial,” ungkapnya.

Bambang Pratama, dosen Universitas Bina Nusantara mengungkapkan, hasil penelitiannya selama satu dekade putusan UU ITE berjalan, putusan yang menggunakan Pasal 27 ayat 3 masih mendominasi dengan 33 kasus, sebelas di antaranya merupakan isu fitnah.

Kemudian putusan yang menggunakan Pasal 28 ayat 2  tujuh belas kasus, sembilan kasus di antaranya isu agama.

Bambang menilai saat ini yang justru menjadi pasal karet dalam UU ITE yakni  Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“. 

Menurut Bambang, tindakan kasus asusila tersebut tidak jelas parameterya, karena aturan kesusilaan tersebar di KUHP menggenai kejahatan kesusilaan yang terdapat dalam Buku II Bab IX Pasal 281-299 KUHP dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan diatur juga dalam Buku III Bab VI Pasal 532-547 KUHP.

Menurut Bambang, celakanya pasal tersebut justru memiliki ancaman hukum  enam tahun penjara jauh lebih berat dari Pasal 27 ayat 3.

Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin menjelaskan pada tahun 2020 ada 10 jurnalis yang terjerat UU ITE. Mereka didakwa menggunakan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2.

Selain itu, kata dia, UU ITE juga menjerat admin media sosial serikat buruh lantaran menyebarkan hasil mediasi.  Ade menyebut terdapat pemberlakuan yang timpang dalam mengusut suatu kasus

“Ketika masuk kriminalisasi prosesnya sangat cepat, namun ketika kami ingin melaporkan serangan peretasan, progresnya sangat lambat,” ungkapnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here