BERBAGI
Ilustrasi, (Abdul arif/serat.id)

Praktik terlarang itu merugikan pelaku usaha tambang legal. Di pasaran, harga hasil tambang ilegal bisa lebih murah dibanding yang berizin.

Serat.id – Zaenal menarik nafas nafas panjang saat mendapat informasi izin sektor pertambangan mulai 11 Desember 2020 diambilalih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebijakan ini seiring berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Zaenal membayangkan situasi serba njlimet ketika pemerintah pusat mengambilalih izin penambangan material bumi yang biasa digunakan bahan kontruksi itu. Jika ditangani pusat, maka proses yang bakal dilewati saat mengurus izin galian C akan lebih rumit, berbelit waktu lama. Bisa jadi tak hanya hitungan bulan, namun juga tahun.

“Saat izin ditangani provinsi saja pengurusan izin bisa memerlukan waktu hingga enam bulan. Itupun harus bolak-balik ke sejumlah dinas di Kabupaten Jepara hingga provinsi. Kalau sekarang izin di pusat apa tidak tambah ribet?” ujar Zaenal, kepada reporter serat.id Muhammad Olies, pertengahan Desember lalu.

Berita terkait : Tambang Galian C di Kabupaten Jepara Banyak Tak Berizin

Berdampak Bagi Warga Minim Pemasukan Daerah

Tambang Ilegal, Dugaan Main Mata Aparat dan Pungli

Tercatat regulasi baru undang-undang nomor 3 tahun 2020, mengamanatkan enam bulan setelah diundangkan, maka kewenangan perizinan yang semula berada di pemerintah daerah beralih ke pemerintah pusat. Proses ini tetap berlaku hingga diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) UU Minerba.

Zaenal pernah menadi pelaku usaha tambang galian C ilegal di Kabupaten Jepara. Karena alasan tertentu, ia akhirnya berubah haluan. Kepada serat.id  Zaenal menceritakan kisahnya saat mengurus perpanjangan izin tambang galian C atas nama orang tuanya di Desa Pancur Kecamatan Mayong, Jepara.

Saat itu belum ada aturan baru ia sudah mengurus perpanangan izin usaha pertambangan (IUP) galian C di lokasi lain. Sehingga ia tak perlu repot mengurus izin hingga Jakarta.  “Saya berharapnya pengurusan izin bisa dikembalikan lagi ke kabupaten seperti beberapa tahun lalu. Ternyata sekarang malah langsung pusat,” ujar Zaenal masgul.

Ia menyebut ribetnya proses pengurusan izin tambang galian C berhubungan erat dengan maraknya praktik pertambangan ilegal. Keengganan pelaku usaha tambang bukan karena besarnya ongkos yang harus dikeluarkan.

Berdasar pengalamannya, rincian ongkos tersebut seperti biaya jasa konsultan UPL – UKL atau luasan di bawah 2 hektar antara Rp30 juta hingga  Rp60 juta. Untuk biaya mondar-mandir, dokumen dan administrasi antara Rp5 juta hingga  Rp10 juta. Serta jaminan reklamasi yang dititipkan di bank yang berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung luasan lahan.

Di luar itu, Zaenal menyebut keengganan para pelaku penambang galian C di Kabupaten Jepara lantaran ribetnya proses pengurusan izin tambang. Mereka harus riwa-riwi ke berbagai instansi pemerintah mulai level kabupaten hingga provinsi.

“Ibaratnya pelaku tambang kalau dana Rp100 juta hingga Rp200 juta untuk ongkos izin pasti tak keberatan. Mereka hanya tidak mau ribet sebab mengurus itu butuh keahlian khusus, maka tak salah jika akhirnya (para penambang) memilih ilegal,” kata Zaenal menjelaskan.

Kondisi itu menjadi bukti keberadaan tambang galian C berizin di kabupaten Jepara bisa dihitung dengan jari. Mayoritas merupakan tambang galian C ilegal, khususnya material batuan maupun tanah urug yang mencapai ratusan titik yang didominasi skala kecil hingga sedang banyak ilegal.

Meski diakui ketika sudah berizin, tetap saja ada yang mendatanginya dan meminta “jatah”, dengan berbagai dalih. Namun karena legal, ia pun tidak lagi jor-joran seperti dulu. Zaenal masih memberi namun dengan angka yang lebih kecil. “Hanya sekedar untuk ganti bensin dan beli rokok saja,” katanya.

Selaku pengusaha tambang resmi, ia berharap upaya penertiban galian C ilegal yang dilakukan aparat lebih digencarkan. Sebab praktik terlarang itu merugikan pelaku usaha tambang legal. Di pasaran, harga hasil tambang ilegal bisa lebih murah dibanding yang berizin.

Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara Cabdin ESDM Jateng Wilayah Kendeng Muria, R Gautama mengatakan lamanya proses perizinan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya kelengkapan dokumen dan sejumlah syarat yang diajukan pelaku usaha tambang.

Ia menjamin jika berkas sudah masuk meja Dinas ESDM Jateng, maka dalam rentang waktu sekitar dua pekan urusan izin sudah bisa diproses. “Dengan catatan berbagai dokumen dan syarat lainnya sudah lengkap,” kata Gautama.

Menurut dia, proses pengauan izin di kabupaten memang agak lama, karena banyak yang harus diurusi. Selain itu biasanya syarat dari pemohon  tidak lengkap. “Atau faktor lainnya,” kata Gautama menambahkan.

Sedangkan izin tambang galian C diawali di Kabupaten mulai dari rekomendasi tata ruang hingga izin lingkungan. Setelah rampung, berkas dibawa ke Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Jateng. Secara paralel pemohon juga mengurusi dokumen UPL UKL karena hal itu persyaratan izin produksi.

Selain itu juga diperlukan dokumen tambang yang bisa dibikin sendiri maupun konsultan. Jika izin tambang di wilayah Kabupaten Jepara, Kudus dan sekitarnya, maka dokumen tersebut dimasukkan ke Dinas ESDM Provinsi Jateng diteruskan ke Cabdin ESDM Jateng Kendeng Utara sesuai lokasi tambang.

Setelah itu dilakukan tinjauan lapangan dan sekaligus diuji layak atau tidak tambang tersebut, maka layak disetujui. Namun gautama mengatakan rata-rata direvisi lagi usai ada kunjungan langsung dari ESDM.  “Kalau sudah beres semua, terbit IUP, eksplorasi dan OP (operasi produksi),”kata Gautama menjelaskan.

Soal izin tambang, menurut Gautama, awalnya sebenarnya diurusi provinsi. Lalu setelah itu diserahkan ke kabupaten dan kota, namun setelah itu ditarik lagi ke provinsi. Kini telah dialihkan ke pemerintah pusat. (*)

Edisi khusus IRONI PENAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN JEPARA, kerja sama Tempo Institute, Tempo, Serat.id, dan The Prakarsa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here