BERBAGI
Ilustrasi, (Abdul arif/serat.id)

Pada praktinya penambang galian C lebih memilih tetap ilegal meski harus mengeluarkan “biaya pengamanan”. Ongkos itu didistribusikan untuk sejumlah aparat penegak hukum, politisi, LSM hingga wartawan.

Serat.id – Sejumlah sumber penambang galian C di Kabupaten Jepara mengakui praktik “main mata” dengan aparat berwenang yang memanfaatkan celah ribetnya izin untuk melegalkan usahanya.

“Indikasinya bisa dilihat dari kerap bocornya operasi penertiban yang dilakukan aparat berwenang,” kata seorang sumber kepada serat.id.

Baca juga : Berdampak Bagi Warga Minim Pemasukan Daerah

Tambang Galian C di Kabupaten Jepara Banyak Tak Berizin

Njlimet Proses Izin dan Maraknya Penambang Ilegal

Pada praktinya penambang galian C lebih memilih tetap ilegal meski harus mengeluarkan “biaya pengamanan”. Ongkos itu didistribusikan untuk sejumlah aparat penegak hukum, politisi, LSM hingga wartawan. Biaya pengamanan yang harus dikeluarkannya antara Rp5 juta  hingga  Rp10 juta per bulan.

Berdasar aturan, mestinya aktivitas tambang bisa berjalan jika seluruh mekanisme dan tahapan terpenuhi. Mulai dari pengurusan awal, IUP, WIUP hingga Operasional Produksi (OP). Namun seringkali, yang dikantongi baru IUP, tapi aktivitas produksi hingga pengangkutan material tambang sudah dilakukan.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Sri Hartini mengakui kondisi itu. Ia mengatakan lembaganya yang membidangi urusan pertambangan bersama instansi terkait baik level provinsi maupun kabupaten dan kota juga sering merazia tambang galian C ilegal.

“Meski razia dilakukan jika ada aduan dari masyarakat. Saya mengimbau pelaku usaha tambang ilegal tidak mempercayai oknum,” kata Sri Hartini.

Menurut Hartini, sebaiknya penambang ilegal galian C lebih percaya aturan daripada oknum aparat yang hanya mengaku memberikan jaminan bisa “melindungi” praktik terlarang itu. Sebab jika terbukti melakukan tambang ilegal, pelaku tidak hanya bisa dikenai perdata namun juga pidana.

“Lebih baik  urus izinnya. Pelaku usaha bisa menjalankan aktivitasnya dengan tenang,” kata Sri Hartini menambahkan.

Terkait keluhan pelaku usaha yang mengadukan proses pengurusan izin lama, menurut Sri Hartini izin tambang galian C memang tak boleh sembarangan dan harus melalui mekanisme yang ketat.

“Semisal sekarang izin ditarik ke pusat, pasti juga melibatkan provinsi dan kabupaten. Sebab mereka yang tahu kondisi di lapangan. Prinsipnya jika izin sudah terbit berarti itu sudah melalui berbagai proses,” kata Hartini menelaskan

Hal itu menjadi alasan ia  tetap mendukung langkah perizinan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir berbagai dampak negatif kativitas tambang. (*)

Edisi khusus IRONI PENAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN JEPARA, kerja sama Tempo Institute, Tempo, Serat.id, dan The Prakarsa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here