BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Pasal 1 Kode Etik Jurnalis (KEJ) disebutkan  wartawan Indonesia mesti bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak agar media massa tidak bersikap diskriminatif dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam pemberitaan kasus yang berkaitan dengan UU Pornografi.  Desakan tersebut berkaitan dengan penetapan tersangka oleh kepolisian terhadap publik figur yang dijerat dengan pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 8 UU No. 44 tentang Pornografi.

“Media banyak yang hanya mengutip sumber tunggal, tanpa menyertakan narasumber lainnya agar berita berimbang dan tidak memojokkan,” kata pengurus AJI Jakarta, Taufiqurrohman, dalam keterangan resmi diterima serat.id, Selasa, 29 Desember 2020.

Baca juga : Datangi Kantor AJI Semarang, Ini Harapan Kelompok Minoritas Seksual

Ddos Menimpa Dua Media Penyuara Perempuan dan Kelompok Minoritas

Komnas Perempuan Desak Penegak Hukum dan Media Berhenti Ekspos Prostitusi Online

Taufiq menyayangkan media tidak berimbang dalam penyajian narasumber hingga cenderung hanya mengejar klik bait dan bersifat eksploitatif.  Padahal dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalis (KEJ) disebutkan  wartawan Indonesia mesti bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Imbas pemberitaan tersebut, tersangka semestinya merupakan korban dari kekerasan berbasis gender online (KBGO), justru mendapat objektifikasi hingga nama terangnya disebutkan secara gamblang. “Hal tersebut dapat merugikan pribadinya ataupun lingkungan terdekatnya,” kata  Taufiqurrohman, menambahkan.

Menurut , Taufiqurrohman, pemberitaan yang lebih menyoroti pelaku yang sebenarnya justru korban tersebut juga melanggar Pasal 8 KEJ atas pelarangan menulis berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi atas dasar gender. AJI Jakarta juga mengingatkan agar media tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi dalam pemberitaan, sesuai dengan KEJ Pasal 3.

“Termasuk juga berpotensi melanggengkan stigmatisasi seperti penyebutan asusila, video syur, hingga menyebut urusan privat rumah tangga korban yang bisa mengundang ujaran-ujaran dan stigma,”  kata Taufiqurrohman menjelaskan

Ketua Divisi Gender, Anak dan Kelompok Marginal AJI Jakarta, Nurul Nur Azizah mengatakan agar media diharapkan tidak menyebutkan identitas anak berkaitan dengan kehidupan personal korban yang berpotensi menjadikannya turut menjadi korban.  “Pasalnya kedua tersangka merupakan korban KBGO,” kata Nurul.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi yang menjadi dasar penetapan kedua korban sebagai tersangka masih berpotensi menjadi pasal karet karena mengatur ranah privat.  Media massa, menurutnya perlu bersikap kritis dan menjernihkan, bukan justru tampil dengan narasi yang diskriminatif. Sebab, sebagaimana tercantum dalam UU Pers Pasal 3 ayat 1, media tak hanya sebagai sumber informasi, tapi juga punya fungsi pendidikan.

Nurul mengingatkan, agar media berhati-hati dan kritis dalam pemberitaan. Selain itu, juga perlu terus berpegang pada KEJ untuk menjaga profesionalisme hingga kepercayaan publik.

“Pemberitaan media memiliki dampak besar, apalagi di era digital, jejaknya tak pernah hilang. Jangan sampai, karena pemberitaan yang diskriminatif bisa jadi trauma seumur hidup,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here