Beranda Kilas Pornografi Beredar di Dunia Maya, Ironis Korban Jadi Tersangka

Pornografi Beredar di Dunia Maya, Ironis Korban Jadi Tersangka

0
Ilustrasi, pixabay.com

“Seharusnya publik figur GA dan MYD bukan dijadikan tersangka, melainkan sebagai korban sebab keduanya tidak menghendaki video tersebut tersebar ke publik,”

Serat.id– Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menilai kasus beredarnya pornografi di dunia digital yang menimpa salah satu pekerja seni akhir-akhir sebagai ironis hukum yang justru menjadikan korban sebagai tersangka.

“Seharusnya publik figur GA dan MYD bukan dijadikan tersangka, melainkan sebagai korban sebab keduanya tidak menghendaki video tersebut tersebar ke publik,” kata Maidina, dalam keterangan resmi yang diterima serat.id, Selasa, 29 Desember 2020.

Baca juga : Komnas Perempuan Desak Penegak Hukum dan Media Berhenti Ekspos Prostitusi Online

Perbudakan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng

Perempuan Sering Menjadi Korban Kekerasan, KJHAM : Masih Sedikit Yang Sadar

Ia menjelaskan dalam konteks keberlakukan UU Pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana.  Menurut Maidina, dalam pasal 4 UU Pornografi terdapat batasan penting bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan membuat tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri.

“Dengan demikian perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi,” kata Maidina menambahkan.

Maidina juga mengupas pasal 6 UU Pornografi yang menyebutkan larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Perdebatan lain, kata dia terkait dengan adanya pasal 8 UU Pornografi tentang larangan menjadi model atau objek yang mengandung muatan pornografi.

Mengenai dua pasal itu, Maidina menyatakan risalah pembahasan UU Pornografi menjelaskan bahwa yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik, ada aspek mendasar yaitu harus ditujukan untuk ruang publik.

“Maka selama konten tersebut untuk kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut,” kata Maidina menjelaskan.

Ia menegaskan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Larangan menjadi model tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi. Hal itu menjadi alasan dia meminta penyidik memahami GA dan MYD yang tidak menghendaki penyebaran video tersebut ke publik atau untuk tujuan komersil yang seharusnya membuat mereka adalah korban yang dilindungi.

“Penyidik harus kembali ke fokus yang tepat yaitu penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video tersebut ke publik,” katanya. (*)

TIDAK ADA KOMENTAR