semarang
Ilustrasi,pixabay.com

Frans Josua Napitu pada pertengahan November lalu dipulangkan ke orang tua melalui SK Dekan FH Unnes setelah dia melaporkan dugaan korupsi rektor ke KPK.

Serat.id – Tim Advokasi untuk Keadilan Frans dan Gerakan Melawan Pembungkaman Akademik mengungkapkan, pada hari ini, Frans Josua Napitu mendapatkan surat Dekan FH Unnes Nomor B/9075/U37.1.8/KM/2020 perihal jawaban yang ditujukan kepada Rektor Unnes. 

’’Pada pokoknya, surat tersebut menerangkan bahwa status beserta hak dan kewajiban akademik mahasiswa Frans Josua Napitu dipulihkan seperti semula,’’ ungkap Tim Advokasi untuk Keadilan Frans dan Gerakan Melawan Pembungkaman Akademik, Ignatius Rhadite dalam siaran pers yang diterima Serat.id, 30 Desember 2020.

Baca juga : Mahasiswa Unnes Korban Skorsing Ajukan Banding

Mahasiswa Pelapor Rektornya ke KPK Dipecat Kampus, Dituding Terlibat OPM

Mahasiswa Unnes ini Laporkan Dugaan Korupsi Rektornya ke KPK

Terhitung sejak surat itu diterbitkan, kata dia, Frans sudah dapat mengakses hak dan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa.

Sebelumnya, Frans pada pertengahan November lalu dipulangkan ke orang tua melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor 7677/UN37.1.8/HK/2020 setelah dia melaporkan dugaan korupsi Rektor Unnes ke KPK. Selain itu, Frans juga mendapatkan tuduhan terlibat dengan Organiasi Papua Merdeka (OPM).

Ignatius Rhadite mengatakan, hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat antikorupsi dan sekaligus menjadi catatan buruk bagi kebebasan akademik serta ruang demokrasi dalam kampus. 

Dia menegaskan, hasil ini bukanlah menjadi akhir perjuangan. Sebab masih ada beberapa catatan kritis yang harus menjadi perhatian.

Menurutnya, menindaklanjuti surat jawaban kepada Rektor Unnes tersebut, Dekan FH Unnes harus segera mengeluarkan surat keputusan yang baru untuk mencabut surat keputusan terdahulu agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

’’Dalam penerbitan surat keputusan yang baru untuk mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor 7677/UN37.1.8/HK/2020 tentang Pengembalian Pembinaan Moral Karakter Frans Josua Napitu ke Orang Tua,  Dekan FH Unnes harus menyertakan juga hasil temuan serta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pencabutan,’’ katanya.  

Dengan demikian, pencabutan surat keputusan terdahulu bukanlah murni hasil kebijaksanaan Rektor Unnes, melainkan atas hasil rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya telah melakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta dalam kasus ini.

’’Rektor serta Dekan FH Unnes harus menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka atas kekeliruan, kesewenangan, dan beberapa tuduhan tidak berdasar yang ditujukan kepada Frans Josua Napitu dari diterbitkannya SK Nomor 7677/UN37.1.8/HK/2020 itu,’’ terangnya.

Selain itu, kata dia, perlu adanya jaminan dan komitmen untuk menjamin kebebasan akademik dan ruang demokrasi di dalam lingkungan Universitas Negeri Semarang agar siapa pun tidak menjadi korban pemberangusan demokrasi pada waktu yang akan datang.

’’Tim Advokasi Keadilan untuk Frans dan Gerakan Melawan Pembungkaman Akademik mendesak agar Rektor dan Dekan FH Unnes segera menjalankan catatan kritis yang sudah kami rangkum. Kemendikbud juga seharusnya melakukan pembinaan moral dan karakter kepada Rektor dan Dekan FH Unnes, mengevaluasi secara menyeluruh masalah di internal Unnes serta meminta agar Rektor Unnes tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),’’ katanya.   

Dia berharap agar kasus ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran, serta senantiasa secara bersama-sama menjaga terselenggaranya kebebasan akademik dan ruang demokrasi di lingkungan kampus.

’’Kampus seharusnya kampus mejadi ruang aman untuk memproduksi nalar kritis dan wadah berekspresi bagi civitas academica-nya,’’ katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here