BERBAGI
Ilustrasi, kpk.go.id

Tindakan KPK yang selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Serat.id– Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tengah sakit kronis dan masuk dalam stadium empat. Hal tersebut didasarkan tindakan KPK yang selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Kinerja KPK sepanjang tahun 2020, lebih banyak mengumbar kontroversi ketimbang menunjukkan prestasi,” ungkap Kurnia Ramadhana, peneliti ICW dalam konferensi pers daring ICW bertajuk “Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi ICW: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi”, Rabu, 30 Desember 2020.

baca juga : Undang-undang KPK Baru dinilai Cacat Formil, Ini Penjelasan Akademisi

ICW : UU KPK Baru Matikan Agenda Pemberantasan Korupsi

Aliansi Semarang Raya Menolak Pelemahan KPK

Kurnia menyatakan tindakan kontroversi tersebut dimulai dari menurunnya jumlah tangkap tangan, kegagalan meringkus buronan, problematika kepemimpinan komisioner, termasuk pelanggaran etika, hingga pada minimnya mengusut perkara-perkara besar. “Pimpinan KPK saat ini anti kritik dan hanya mau dianggap benar,” kata Kurnia menambahkan.

Ia juga menyebut dampak dari revisi undang-undang KPK pada September 2019 lalu berimbas terhadap empat hal. Antara lain menurunkan derajat korupsi sebagai kejahatan berat atau extra ordinary crime, KPK berada di bawah kontrol Presiden, melanggar kesepakatan lembaga internasional yakni Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melawan korupsi atau United Nations Convention Against Corruption dan Jakarta Principles, serta merusak sistem peradilan pidana.

“Pandemi diikuti kemunduran demokrasi dan meredupnya sinyal pemberantasan korupsi,” ujar Kurnia menjelaskan.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan tidak ingin kepemimpinanya dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Lantaran saat di bawah kepemimpinannya, KPK harus bekerja di tengah pandemi Covid-19.

“Seharusnya kita bekerja 100 persen anggota, terpaksa kita mengatur mulai dari 50 persen masuk kerja di rumah dan 50 persen kerja di kantor. Tapi kondisi ini tidak menyurutkan semangat KPK untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Firli dalam konferensi pers daring yang digelar KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.

Wakil Ketua KPK, Nawai Pomolango mengatakan sepanjang tahun 2020 telah menetapkan 109 orang sebagai tersangka dari total 91 surat perintah yang diterbitkan. “Berdasarkan profesi tersangka, 31 tersangka berprofesi pada sektor swasta, disusul 21 tersangka berprofesi sebagai anggota DPR dan DPRD, serta 19 tersangka beprofesi PNS eselon I,II, III dan IV,” kata Nawai.

Ia menjabarkan capaian Direktorat Penyidikan pada tahun 2020, pada capaian perkara tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) terdapat 78 perkara. Adapun saat ini terdapat 130 perkara yang tengah berjalan dengan rincian 67 kasus carry over dan 63 kasus dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan.

Menurut dia, KPK juga telah melakukan 53 pengeledahan dan 161 penyitaan. Selain itu KPK telah melakukan 111 penyelidikan, 91 penyidikan, 75 penuntutan, 92 perkara yang telah berkekuatan hukum (inkracht) dan 108 orang terpidana sudah dieksekusi. Meski KPK mengakui tujuh dari sepuluh DPO yang diterbitkannya masih buron.

“KPK mencatat telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 592,4 triliun yang terdiri atas Rp 551, 6 triliun barang milik negara, sementara Rp 40,8 triliun aset pemerintah daerah,” katanya. (*)   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here