BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Melanggar konstitusi dan kaidah pembatasan hak asasi

Serat.id–  Beberapa poin dalam maklumat Kapolri nomor 1 tahun 2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI dinilai  telah memicu kontroversi dan perdebatan, terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia. Meski maklumat tersebut semata-mata sebagai perangkat teknis implementasi kebijakan.

“Beberapa materinya justru telah memicu kontroversi dan perdebatan, terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia,” kata Direktur LBH Pers. Ade Wahyudin dalam keterangan resmi yang diterima Serat.id, Sabtu, 2 Januari 2021.

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Penegakan HAM Memburuk

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Tunda Bahasan FTA

Ini Temuan Komnas HAM terkait Tertembaknya Laskar FPI

Ade menyebut salah satu yang paling kontroversial adalah perihal larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial, sebagaimana diatur oleh poin 2d, yang disertai ancaman tindakan hukum, seperti disebutkan dalam poin 3 dalam maklumat itu.

Menurut Ade akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28F, dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan, Pasal 14 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hak-hak tersebut harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) undang-undang dasar 1945,” kata  Ade menambahkan.

Dalam konteks pembatasan hak atas informasi, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi juga seharusnya tunduk pada mekanisme yang diatur Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), yang telah disahkan dalam hukum Indonesia melalui undang-undang nomor  12 tahun 2005.

Ade menegaskan dalam hukum hak asasi manusia, setidaknya ada tiga persyaratan yang harus diperhatikan untuk memastikan legitimasi dari suatu tindakan pembatasan yang dibolehkan (permissible restriction).

Ketiga syarat tersebut sering dikenal sebagai three part test (tiga uji elemen), yang mengharuskan setiap pembatasan: diatur oleh hukum (prescribed by law), yang oleh sejumlah ahli ditafsirkan harus melalui undang-undang atau putusan pengadilan.

Untuk mencapai tujuan yang sah  atau legitimate yaitu meliputi unsur keamanan nasional, keselamatan publik, moral publik, kesehatan publik, ketertiban umum, serta hak dan reputasi orang lain; pembatasan itu benar-benar diperlukan (necessity) dan dilakukan secara proporsional (proportionality).

“Prinsip ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memastikan tidak dilanggarnya hak asasi warga negara dalam setiap tindakan pembatasan yang dilakukan,” kata Ade menjelaskan.

Ketua YLBHI Bid Advokasi, Muhamad Isnur juga menyatakan Komentar Umum nomor 34 tahun 2011 tentang Kebebasan Berekspresi, keseluruhan perlindungan hak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 19 KIHSP.

“Juga sepenuhnya menjangkau konten-konten yang menggunakan medium internet, termasuk dalam hal pembatasannya,” kata Isnur.

Hal itu juga sejalan dengan Resolusi Dewan HAM 20/8 tahun 2012 yang menegaskan bahwa perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat offline, juga melekat saat mereka online.  Perlindungan ini khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih.

“Resolusi itu kemudian diperkuat dengan keluarnya Resolusi 73/27 Majelis Umum PBB, pada 2018, yang mengingatkan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” kata Isnur menjelaskan.

Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil mempertanyakan Maklumat Kapolri nomor 1/Mak/I/2021 apakah telah memenuhi persyaratan prescribed by law, legitimate aim, dan necessity. Dasar keluarnya Maklumat yang kontennya berisi perintah pembatasan, yang hanya disandarkan pada SKB 8 Menteri/Kepala Lembaga/Badan, tentu jauh dari memenuhi persyaratan diatur oleh hukum.

“SKB pada dasarnya merupakan suatu penetapan yang berbentuk Keputusan (beschikking), sehingga muatan normanya bersifat individual, konkrit, dan sekali selesai (einmalig),” katanya.

Maklumat itu tak semestinya bersifat mengatur keluar, luas, dan terus-menerus (dauerhaftig). Artinya, maklumat ini semestinya hanya ditujukan kepada anggota Polri, yang berisi perintah dari Kepala Polri.  Sedangkan wadah hukumnya tidak memungkinkan untuk mengatur materi yang berisi larangan atau pembatasan hak-hak publik. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here