BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

PPATK  telah  menerima  59  berita  acara penghentian transaksi  dari  beberapa  penyedia  jasa  keuangan  atas  rekening  FPI,  termasuk  pihak terafiliasinya.

Serat.id–  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan transaksi dan aktivitas rekening Ormas Front Pembela Islam (FPI). Kebijakan itu dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU TPPU) danUndang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Kami telah melakukan penghentian  sementara  transaksi  dan  aktifitas  rekening  Front  Pembela  Islam  (FPI) berikut afiliasinya,” kata Ketua Kelompok Humas PPATK, M. Natsir Kongah, dalam keterangan resmi yang diterima serat.id, Selasa, 5 Januari 2021.

Baca juga : Pilkada Serentak, PPATK Sebut Rekening Kampanye Calon Cenderung Tak Aktif

Ini Temuan Komnas HAM terkait Tertembaknya Laskar FPI

Organisasi Masyarakat Sipil Protes Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021

Menurut  Natsir, penetapan penghentian seluruh aktifitas atau kegiatan rekening FPI yang dilakukan PPATK sebagai pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan lembaganya.

“PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki  beberapa  kewenangan  utama,  salah satunya   adalah   kewenangan   untuk   meminta   Penyedia   Jasa   Keuangan   (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana,” kata Natsir menjelaskan.

Kebijakan PPAT itu mengacu Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU. Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang  untuk  mencegah  adanya  upaya  pemindahan  atau  penggunaan  dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Saat  ini,  sesuai  dengan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  tersebut,  PPATK  tengah  melakukan  penelusuran  terhadap  rekening  dan transaksi  keuangan.   

Natsir menyebut hingga Selasa 5 Januari 2021, PPATK  telah  menerima  59  berita  acara penghentian transaksi  dari  beberapa  penyedia  jasa  keuangan  atas  rekening  FPI,  termasuk  pihak terafiliasinya.

Upaya  penghentian  sementara  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh PPATK  akan  ditindaklanjuti  dengan  penyampaian  hasil  analisis  atau  pemeriksaan kepada  penyidik. “Untuk  dapat  ditindaklanjuti  dengan  proses  penegakan  hukum  oleh aparat penegak hukum yang berwenang,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here