BERBAGI
Hukum,sidang
Ilustrasi, pixabay.com

Terdakwa dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena mengajak warganya mendukung pasangan calon (paslon) pada masa tenang.

Serat.id – Kepala Desa (Kades) Mungkung, Kecamatan Kalikajar, Utoyo, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo dalam sidang yang digelar, Selasa (12/1/2021).

Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena mengajak warganya mendukung pasangan calon pada Pilkada 2020 pada masa tenang dan di tempat ibadah.

Sidang yang dimpimpin Majelis Hakim Emma Sri Setyowati SH MH itu digelar sekitar pukul 09.00. Dalam persidangan tersebut juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feri Febriyanto SH.

Baca juga : Pilkada 2020, Ribuan KPPS Positif Covid-19 Tetap Datang ke TPS

Pilkada 2020 Rentan Transaksi Ijon Sektor Tambang

Pilkada Jateng, Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 188 jo 71 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kepala Desa Mungkung tersebut dijatuhi denda Rp 3 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan.

Selain memberikan denda, Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 serta mengembalikan sejumlah barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa berupa 1 baju batik warna hitam variasi putih dan cokelat dengan motif gambar burung, sebuah sorban warna putih, satu peci warna hitam.

Adapun pelanggaran tersebut diketahui, berawal dari laporan masyarakat Kecamatan Kalikajar ke Kantor Bawaslu Wonoso bo.

Laporan itu kemudian diverifikasi oleh Bawaslu Wonosobo. Setelah memenuhi syarat formil maupun materiil, dilanjutkan dalam pembahasan kajian oleh Tim Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) terdiri atas Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan Negeri.

Hasil kajian, kasus itu dinyatakan memenuhi unsur dalam rapat (9/12/2020).

Jajaran Polres Wonosobo dipimpin oleh Kasatreskrim AKP Mochamad Zazid kemudian melakukan penyeledikan dan penyidikan.

Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu telah memeriksa 13 saksi dan 2 ahli. Penyidik juga menyita barang bukti.

Setelah  berkas dinyatakan  lengkap (P21), berkas kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Wonosobo pada (23/12/2020).

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kejaksaan Negeri Wonosobo melimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo untuk disidangkan.

Sidang pertama digelar pada (7/12/2020) dengan agenda pembacaan dakwaan dan pembuktian dengan meminta keterangan 4 saksi.

Sidang kedua dilanjut pembuktian dengan pemberian kesaksian 2 saksi dan 1 ahli pidana,Prof Dr Pujiyono SH MHum (Guru Besar Pidana Universitas Diponegoro) dan 1 ahli Bahasa Jawa (Darmadi Prasojo SPd).

Putusannya dibacakan dalam sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Kantor Kejaksaan. Adapun putusan Majelis Hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU pada sidang sebelumnya yang menuntut hukuman terhadap terdakwa untuk dijatuhi denda Rp 4 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Setelah mendengarkan hasil putusan, terdakwa Kades Utoyo maupun JPU sama-sama menerima putusan PN Wonosobo.

Bahkan terdakwa pada saat itu juga menitipkan untuk membayar denda sebagaimana putusan Majelis hakim. Denda dititipkan di Kejaksaan Negeri Wonosobo. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here