BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika mempertanyakan turunnya target redistribusi tanah yang berasal dari skema pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)  yang sebelumnya 4,1 juta hektare menjadi 2,53 juta hektare.

Serat.id – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik porsi redistribusi tanah yang kecil, sebesar 4,067 juta hektare dibanding porsi legalisasi aset sebesar 4,5 juta hektare yang semakin membesar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024). Kebijakan tersebut dinilai makin mengkerdilkan program reforma agraria menjadi sekadar program sertifikasi tanah biasa.

Di RPJMN 2020-2024 justru lebih banyak menggunakan indikator jurmlah bidang sebanyak 132 ribu bidang, ini bisa berimplikasi kepada jumlah sertifikat yang dibagikan,” ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, dalam webinar bertajuk “Peluncuran II Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria: Status Reforma Agraria”, Rabu, 13 Januari 2021.

Baca juga : KPA Sebut Selama Pandemi Terdapat 192 Konflik Agraria

Ini Sejarah Konflik Agraria Antara Petani Dayunan Dengan Perusahaan Perkebunan

YLBHI Dorong Penyelesaian Konflik Agraria

Dewi mempertanyakan turunnya target redistribusi tanah yang berasal dari skema pelepasan kawasan hutan untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)  yang sebelumnya 4,1 juta hektare menjadi 2,53 juta hektare. Padahal, katanya, pada capaian sebelumnya hanya mencapai 0,1 persen atau 5.400 hektare dan masih menyisakan pekerjaan rumah sebesar 4,06 juta hektare.

’’Seharusnya pekerjaan rumah tersebut menjadi target untuk diselesaikan pada RPJMN ke depan,’’ katanya.

Dewi juga menyoroti kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekadar mengidentifikasi TORA dan hanya melimpahkan pembagian tugasnya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanpa memastikan hasil identifikasi TORA dapat terbagikan kepada rakyat.

’’Berdasarkan pemantauan enam tahun kebelakang, justru TORA yang diidentifikasi oleh KLHK tidak cocok untuk tujuan reforma agraria dan tuntutan masyarakat dari bawah,” ujarnya.

Dia juga meragukan data capaian reforma agraria pada tahun 2020, di mana situasi  pandemi yang seharusnya menghambat kinerja justru capaiannya melebihi tahun sebelumnya. Hal itu di antaranya sertifikasi tanah atau PTSL naik sebesar 15,5 persen menjadi 900.000 hektare dari yang sebelumnya 829.913 hektare, sertifikasi tanah transmigrasi naik 560 persen menjadi 74.184 hektare dari yang sebelumnya 11.967 hektare.

Selain itu redistribusi tanah bekas HGU tanah terlantar dan tanah negara naik 798 persen menjadi 423.133 hektar dari yang sebelumnya 47.112 hektare, kemudian redistribusi tanah pada pelepasan kawasan hutan mencapai 3.503 persen menjadi 194.600 hektare dari yang sebelumnya 5.400 hektare.   

Dia mempertanyakan kepemimpinan lembaga reforma agraria yang seharusnya dijanjikan oleh Presiden Jokowi adalah dirinya, dalam praktinya pada mekanisme kerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada periode kedua, justru  status kepemimpinan reforma agraria menurun ke wakil menteri dari yang sebelumnya dipimpin oleh menteri.

Ia menilai Perpres Reforma Agraria tidak lagi menjadi acuan, sebab Menko Perekonomian yang dimandatkan dalam aturan tersebut sebagai penanggung jawab tim reforma agraria secara nasional tidak efektif dan tidak berfungsi. Bahkan fungsi koordinasi lebih banyak dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden.

Berkaca dari itu, KPA juga menilai pentingnya revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pihaknya mendesak Presiden memimpin langsung pelaksanaan reforma agraria. Selain itu, KPA juga mendesak perlunya kebijakan yang memuat partisipasi aktif masyarakat sipil.

“Dalam jangaka menengah dan panjang, selain RUU Masyarakat Adat dibutuhkan RUU Reforma Agraria yang sesuai mandat TAP MPRS No.IX Tahun 2001 dan sejalan dengan UU PA 1960,” ujarnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here