BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Sebanyak 72 ASN sudah ditindaklanjuti sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing daerah.

Serta.id – Terdapat 114 aparatur sipil negara atau ASN yang diduga tak netral dan memihak saat Pilkada 2020. Dugaana tak netral berdasarkan temuan Bawaslu di Jawa Tengah yang telah menangani 44 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.

“Sebanyak 44 kasus tersebut terdapat 114 ASN yang diusut oleh jajaran pengawas di Jawa Tengah karena dugaan tentang netralitas ASN. Data ini update sejak tahapan pilkada 2020 hingga 15 Januari 2021,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih, Jum’at, 15 Januari 2021.

Baca juga : Pilkada 2020, ASN Tak Netral Mulai Kena Sanksi

Puluhan ASN Tak Netral selama Pilkada

Puluhan ASN diduga tak Netral Dalam Tahapan Pilkada Jateng 2020

.Kasus netralitas ASN tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah, di antaranya: Purbalingga, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Purworejo, Blora, Boyolali, Demak, Kendal dan Pemalang.

Padahal, kata Ananingsih, para pengawas juga sudah melakukan pencegahan agar ASN tetap netral sebelum kasus itu ditemukan. Bawaslu menyebut akan melakukan penanganan pelanggaran jika dalam proses pengusutan yang saat ini dilakukan bener-benar terbukti.

“Dalam Pilkada 2020, Bawaslu di Jawa Tengah bekerja keras untuk menangani dugaan netralitas ASN. Sebab, sesuai dengan ketentuan, ASN harus netral dalam Pilkada 2020,” kata Ananingsih menambahkan.

Bawaslu di Jawa Tengah saat ini sudah merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk 89 ASN dari total 114 orang yang dicurigai tak netral. Dari jumlah rekomendasi sanksi KASN itu , sebanyak 72 ASN sudah ditindaklanjuti sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing daerah.

Sedangkan jumlah yang belum ditindaklanjuti oleh PPK sebanyak 11 kasus yang terdiri dari 15 orang ASN. Adapun jumlah rekomendasi Bawaslu di Jawa Tengah yang belum ditindaklanjuti oleh KASN sebanyak 13 kasus yang terdiri dari 21 orang ASN.

“Bawaslu Jawa Tengah berharap agar KASN segera menindaklanjuti sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas Pilkada 2020,” kata Ananingsih menegaskan.

Sejumlah tindaklanjut KASN atas kasus netralitas ASN mengeluarkan rekomendasi sanksi berupa  hukuman disiplin sedang, sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2004, sanksi moral berupa pernyataan tertutup dan lain-lain.

Adapun tindaklanjut dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) antara lain: hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, hukuman disiplin sedang berupa teguran lisan kepada ASN, sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here