Ilustrasi kekerasan seksual
Ilustrasi kekerasan seksual

Widia Primastika, koordinator survei  AJI Jakarta menyatakan wajib bagi setiap organisasi jurnalis   memiliki SOP penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan berspektif korban.

Serat.id – Sebanyak 25 jurnalis menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual dan hanya satu responden yang melapor ke kantor perusahaan media dan diproses.

Hal itu terungkap dari survei yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta terhadap jurnalis se- Indonesia. Untuk itu, Dewan Pers didorong membuat standar operasional prosedur (SOP) tentang penanganan kekerasan seksual di perusahaan media.

 “Sementara terdapat delapan responden yang aduannya direspons tapi tidak ditindaklanjuti kembali oleh perusahaan media itu,” ujar Widia Primastika, koordinator survei  AJI Jakarta dalam webinar daring yang digelar AJI Jakarta bertajuk “Peluncuran Survei dan Diskusi Daring Publik Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis”, Sabtu, 16 Januari 2021.

Baca juga : Perbudakan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng

Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Blora Belum Terungkap

Sejumlah Cara Agar Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Primastika mengatakan, terdapat sembilan responden yang tidak ditanggapi oleh kantor, masing masing ada empat responden yang melaporkan mendapat intimidasi dari pelaku maupun kantor, tiga responden takut disalahkan, dua responden diintimidasi di tempat kerja pelaku, satu responden yang menyatakan kantornya merasa lazim ketika kekerasan seksual menimpanya sebagai risiko pekerjaan.

Sementara dari hasil surveri terungkap alasan responden tidak melapor ke perusahaan medianya , di mana sebanyak delapan belas reponden merasa tidak berguna, dua belas responden tidak punya bukti cukup, sepuluh responden takut tidak dipercaya, sembilan respnden merasa malu.

Ia prihatin melihat sebanyak delapan belas responden menyatakan tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan kekerasan seksual di perusahaan media. Sementara dua belas responden lainnya menyatakan tidak mengetahui, dan hanya empat responden yang menyatakan SOP tersedia.

Padahal, katanya, sebanyak lima belas responden menyatakan kejadian kekeran seksual terjadi saat liputan dan lima belas responden lainnya menyatakan kekerasan seksual terjadi di luar waktu kerja dan liputan, namun masih berhubungan dengan pekerjaan.

Tak hanya itu, pelaku juga terdapat di lingkungan jurnalis berada, antara lain sebanyak  sebelas responden menyatakan pelaku ialah sesama jurnalis namun berbeda kantor, sebanyak sepuluh responden menyatakan teman sekantor, sembilan responden menyatakan pelaku merupakan teman atasan kantor. 

Sementara sebanyak tiga belas responden menyatakan pejabat publik menjadi aktor yang paling dominan sebagai pelaku kekerasan seksual, kemudian enam responden menyatakan pelaku berasal dari sektor lainnya, dua responden menyatakan pelaku berasal dari massa aksi, dan masing-masing satu responden menyatakan pelaku berasal dari aparat dan dosen.

Menurut Primastika, lokasi kekerasan seksual cukup beragam antara lain terdapat di kantor pemerintahan, di rumah narasumber, gedung DPR/DPRD, pelabuhan, kantor, kampus, kantor partai, transportasi publik, mengikuti rangkaian giat aparat keamanan, ruang pers, KBGO oleh narasumber.

Ia mengatakan, untuk jenis kekerasan seksual yang menimpa korban juga beragam mulai dari catcalling, perkosaan, disentuh atau dipegang, dikirimkan pesan bernuansa seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO), diajak berbincang-bincang yang bernuansa seksual.

Kemudian ada yang menjadi topik bercandaan bernuansa seksual, gratifikasi benda atau barang dengan harapan dapat melakukan tindakan seksual atau relasi romantis dari korban, korban merasa dikuntit, eksploitasi seksual, tatapan mata mengarah pada dada korban. 

Atas survei tersebut, Primastika menyatakan wajib bagi setiap organisasi jurnalis  untuk memiliki SOP penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan berspektif korban.

Ia juga mendesak perusahaan media juga melakukan hal serupa membuat SOP penanganan kekerasan seksual sebagai salah satu bagian dari instrumen keselematan dan kesehatan kerja (K3). Kemduian, memberikan pelatihan sesnfitas gender bagi seluruh pekerja.

“Meminta Dewan Pers untuk mendorong media agar membentuk SOP penanganan kekerasan seksual yang berspektif korban sebagai komitmen dalam mewujudkan ruang kerja yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual bagi jurnalis,” ucapnya.

Pengacara dari Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG), Justitia Avila Veda mengatakan, terjadinya kekerasan seksual yang menimpa jurnalis  yang dilakukan oleh narasumber, lantaran adanya anggapan posisi jurnalis lebih inferior karena membutuhkan informasi dari korban. Selain itu, katanya, minimnya laporan jurnalis yang menjadi korban kekerasan seksual dapat disebabkan karena ketidakpastian dalam tindaklanjut aduan korban.

Ia mendesak perusahaan media agar berkomitmen menjami keamanan bagi jurnalis ketika meliput agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual. Apabila kekerasan seksual terjadi, perusahaan media juga diharapkan dapat menindak terhadap pelakunya baik terhadap narasumber maupun jika pelaku merupakan pimpinan dari perusahaan tersebut.

Justitia juga mengajak agar lingkungan kerja jurnalis tidak menjadikan kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan yang biasa saja. Tak terkecuali, rekan sesama  jurnalis juga diharapkan mampu berperan penting misalkan untuk memberitahukan kepada korban atas tindakan kekerasan seksual yang menimpa dirinya untuk segera ditindaklanjuti atau menegur langsung kepada pelakunya.

Menurutnya, saat ini penting untuk dibuat SOP yang memuat jaminan kerahasiaan pelapor, pemulihan psikis bagi korban, serta tindak lanjut bagi korban. 

Ia berharap SOP tersebut juga tak hanya mencakup bagi jurnalis media mainstream, namun juga kepada jurnalis yang bekerja sebagai freelance ataupun jurnalis yang terdapat di pers mahasiswa (Persma).

Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo menyatakan prihatin dengan adanya jurnalis yang menjadi korban kekerasan seksual.

Terlebih, kata dia, hasil survei tersebut hanya gambaran kecil dari keadaan sesungguhnya karena ada korban yang belum berani melapor.

Ia mengatakan, Dewan Pers terbuka untuk menerima laporan terkait kasus kekerasan seksual dan akan menjamin kerahasiaan  data pelapor.

Pihaknya juga siap apabila Dewan Pers diminta oleh organisasi jurnalis untuk menetapkan peraturan SOP penanganan kekerasan seksual. Kendati demikian, ia menyarankan agar SOP tersebut dapat diinisasi, misalnya oleh AJI Jakarta, yang kemudian dibahas bersama-sama dengan organisasi jurnalis lainnya seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan orgnasisasi lainnya untuk dapat disahkan menjadi peraturan.

“Peraturan Dewan Pers seperti peraturan terhadap perlindungan wartawan, dan pedoman media siber semuanya dari bawah, dari inisatif asosiasi jurnalis yang menjadi konstituen Dewan Pers,” ujarnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here