BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Paling banyak pelanggaran prtokol kesehatan di tempat publik sebanyak 37 persen, di susul di perkantoran sebanyak 33 persen,”

Serat.id– Koalisi Warga Lapor Covid-19 menilai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali masih belum efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Hal tersebut didapati dari 70 laporan, 60 persen di antaranya berisi pelanggaran protokol kesehatan selama masa PPKM.

“Paling banyak pelanggaran prtokol kesehatan di tempat publik sebanyak 37 persen, di susul di perkantoran sebanyak 33 persen,” ujar relawan Koalisi Warga Lapor Covid-19, Yemiko Happy dalam webinar yang digelar Koalisi Warga Lapor Covid-19 bertajuk ”Evaluasi Pelaksanaan PPKM”, Senin, 25 Januari 2021.

Baca juga :Ini Aturan Baru Naik Kereta Jarak Jauh Selama PPKM

Tiga Wilayah di Jateng Ini Akan Menerapkan PPKM

Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Satpol PP Segel Tempat Usaha Terbukti Melanggar

Yemiko menjelaskan aduan pelanggaran protokol kesehatan di perkantoran tersebut biasanya berisi tentang sistem kerja kantor yang tidak menerapkan aturan pemerintah yang mengharuskan memberlakukan work from home. Jumlahnya mencapai 75 persen, selain itu kantor yang tidak transparan dan nihilnya tindaklanjut untuk tracing dan penyemprotan disenfektan ketika ada karyawannya yang positif Covid-19.

Sementara itu pelanggaran protokol kesehatan lainnya berada di lembaga pendidikan sebesar 17 persen. “Pelanggaran protokol kesehatan di restoran atau tempat makan sebanyak 7 persen, serta pelanggaran protokol kesehatan di tempat ibadah sebanyak 6 persen,” kata Yemiko menambahkan.

Ia menjelaskan aduan layanan kesehatan yang berkisar 29 persen, mayoritas mengeluhkan layanan kesehatan penanganan Puskesmas. Bahkan, salah satu aduan asal Depok setelah melapor ke Puskesmas dirinya dinyatakan positif Covid-19 tidak lagi ada tindakan lanjutan yang harus dilakukan, ironisnya tidak juga kunjung diberikan obat.

Menurut Yemiko mayoritas pengaduan paling banyak berasal dari daerah Jawa Barat, DKI, Jawa Timur. Aduan paling tinggi terjadi pada setiap Senin pada 11 dan 18 Januari. Dari 52 aduan yang telah diverifikasinya, sebanyak 39 aduan telah diteruskan kepada dinas yang berwenang, sementara sisanya belum diteruskan lantaran daerah atau instantsi yang dituju tidak dapat dihubungi.

Dari aduan yang diteruskan, ia menilai hanya dua daerah yakni DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bandung yang responsif terhadap aduan, sementara lainnya tidak memberikan indikator yang jelas dalam menindaklanjuti aduan tersebut.

“Pemerintah juga minim tindak lanjut. Hal ini kami dapatkan dari respon pemeirntah yang cenderung memilih-milih laporan untuk ditindaklanjuti. Sehingga terkadang pelapor harus kecewa,” kata Yemiko menjelaskan

Ia mendesak agar pemerintah dapat memperbaiki komunikasi resikonya sehingga dapat reaktif dalam menangani aduan warga. Selain itu Lapor Covid-19 juga meminta pemerintah meningkatkan 3T (testing, tracing dan treatment) sebagai prioritas utama dalam penanganan pandemi. “Tak hanya itu, hasil tes juga haurs ditransparansikan kepada pasien,” katanya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi mengakui minimnya kecepatan dapat merespon aduan yang masuk. “Meski kami menjamin setiap laporan yang masuk ke pemerintah pasti ditindaklanjuti,” kata Siti.

Ia menjelaskan pada dasarnya pelaksanaan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas sosial, namun hasilnya tidak akan cukup jika sekadar dilaksanakan dua minggu. “Oleh karena itu, PPKM perlu diperpanjang kembali sesuai kajian epidemeolog,” kata Siti menambahkan.

Menurut dia, meski PPKM tidak dapat memutus secara total angka penularan, namun dapat befungsi untuk melandaikan kurva karena menurunnya sedikit angka pasien Covid-19.  Selain itu dilaksanakan PPKM merupakan cara bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan, seperti membatasi pelaksanaan kegiatan pesta perkawinan. Ia berharap agar semua pihak dapat berkolaborasi untuk menangani pandemi Covid-19 secara tuntas. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here