BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Pelanggaran fair trial didominasi pelanggaran penangkapan sewenang wenang sebesar 65 kasus dengan jumlah 3.539 korban,”

Serat.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat pada tahun 2020 jumlah korban pelanggaran prinsip peradilan yang jujur dan adil atau fair trial mencapai 4.510 orang dari 132 kasus. Jumlah korban tersebut meningkat 100 persen dibanding pada tahun 2019 yang berdampak pada 1.847 orang dengan jumlah 160 kasus.

“Pelanggaran fair trial didominasi pelanggaran penangkapan sewenang wenang sebesar 65 kasus dengan jumlah 3.539 korban,” ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, dalam webinar bertajuk “Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Yayasan LBH Indonesia,” Selasa, 26 Januari 2021.

Baca juga : AJI Semarang : Penangkapan Dhandy dan Ananda Bisa Memicu Kemarahan Rakyat

YLBHI Dorong Penyelesaian Konflik Agraria

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Penegakan HAM Memburuk

Isnur menuturkan laporan  terbanyak fair trial berasal dari LBH Jakarta sebesar 1.649 kasus, disusul LBH Bandar Lampung dengan 867 kasus, serta LBH Surabaya dengan 563 kasus.  Masifnya laporan di suatu wilayah berkaitan erat pada daerah yang menjadi tempat demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja seperti Jabodetabek, Jawa Timur, Padang, Medan, Yogyakarta, Semarang dan Bandung. 

“Korban dari  fair trial dinilai cukup beragam seperti petani, buruh, masyarakat adat, masyarakat miskin kota, mahasiswa, pelajar, aktivis, jurnalis, masyarakat minoritas keagamaan, difabel dan gender, serta individu lain,” kata Isnur menjelaskan.  

Ia juga menyoroti adanya 927 korban yang melapor ke aparat kepolisian mendapat respon yang lambat. Padahal sebaliknya, menurut Isnur,  aparat kepolisian cenderung bersikap  cepat apabila terdapat aduan menyasar mereka.

Kepala Bidang Pengembangan Organisasi YLBHI, Febionesta, mengatakan selama 2020 terdapat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.   Mayoritas pelanggaran tersebut berupa pelanggaran terhadak hak berpendapat atau berekspresi secara lisan sebesar 26 persen, disusul pelanggaran hak demonstrasi sebesar 25 persen, serta pelanggaran hak berpendapat atau berkespresi di ranah digital sebesar 17 persen. 

“Aktor utama  pelanggaran tersebut adalah negara sebesar 48, 16 persen, di mana polisi menjadi pelanggar utama disamping militer,” kata Febionesta.

Urutan tertinggi dari modus pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi, lebih dari 50 persennya adalah kriminalisasi.

Berdasarkan catatan YLBHI pada tahun 2020 setidaknya 2.831 orang telah menerima bantuan pendampingan hukum, di mana bantuan terbanyak diberikan oleh LBH jakarta dengan 963 bantuan, disusul LBH Surabaya dengan 336 bantuan dan LBH Makassar dengan 188 bantuan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here