Ilustrasi pixabay.com

Dalam proses perubahan RTRW tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap tidak melibatkan masyarakat, mulai dari warga, perangkat RT, RW dan pemerintah desa.

Serat.id – Warga Dusun Winong, Kelurahan Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap menolak perubahan pola ruang di daerahnya dari berstatus permukiman menjadi kawasan industri.

‘’Kami menolak Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2020-2040,’’ kata  pegiat FMWPL, Bagus Ginanjar Mustofa kepada Serat.id, Selasa, 26 Januari 2021.

Baca juga : Menolak Digusur, Warga ini Laporkan Bupati Batang ke Komnas HAM

Menolak Digusur, Warga Ini Mendesak Pembangunan Islamic Center Batang Direlokasi

Berdampak Bagi Warga Minim Pemasukan Daerah

Untuk itu, warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL), Selasa, 26 Januari 2021, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Cilacap.

“Kami menuntut DPRD Kabupaten Cilacap untuk menolak dan tidak mengesahkan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031,” tandas Bagus.

Dia mengatakan, dalam proses perubahan RTRW tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap tidak melibatkan masyarakat. ’’Padahal pembahasan tersebut belum selesai sampai hari ini di Pansus IV DPRD Cilacap,” kata Bagus.

Dia menjelaskan, warga Dusun Winong itu terdiri atas 4 RT dalam 2 RW itu sangat dikagetkan mengetahui adanya rencana perubahan tersebut.

“Warga Winong tidak dilibatkan, mulai dari warga, perangkat RT, RW. Setelah kami melakukan konfirmasi kepada pemerintah desa, kepala desa, ketua BPD, dan kasi pemerintahan menyatakan tidak mengetahui perubahan RTRW itu,” terang Bagus. 

Dia meminta Pemkab Cilacap terbuka terkait dengan adanya perubahan pola ruang itu.  Pihak Pemkab harus menjelaskan asal usul kenapa diubah dan masyarakat tidak dilibatkan.

“Minimal ada sosialisasi perubahan pola ruang. Karena masyarakat berhak mengetahui terkait rencana perubahan tersebut sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,” paparnya. 

Dia menjelaskan, lahan untuk kawasan industri itu berdasar draf RTRW berada di sebelah timur, barat, dan utara PLTU batu bara karena bagian selatan laut. Sementara permukiman warga Winong ada di sebelah timur.

“Adapun lahan yang dibutuhkan untuk kawasan industri tersebut sekitar 394,5 hektare, yang terbagi di Desa Menganti seluas 123,50 hektare, Desa Karangkandri 166,55 hektare, dan Dusun Winong 104,35 hektare,” kata Bagus. 

Pihaknya berencana akan mengadukan hal tersebut kepada Komnas HAM dan Ombudsman RI dan Jateng karena pengusiran tersebut dirasa sangat tidak manusiawi, melanggar HAM, dan mal administrasi.

Terpisah, pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Danang Kurnia Awami mengatakan, peraturan daerah itu bagian dari produk peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukannya perlu melibatkan masyarakat. 

“Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam Pasal 5 terdapat asas keterbukaan, di mana ada poin yang menyebutkan seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya,” katanya. 

Menurutnya, masyarakat juga berhak memberikan masukannya. Hal itu perlu dilakukan karena masyarakat bagian unsur yang terdampak atas perda tersebut, apalagi dalam ranah RTRW.

Saat dikonfirmasi Serat.id, Ketua Pansus IV DPRD Cilacap dari Fraksi PKB, Didi Yudi Cahyadi mengatakan, akan menunggu disposisi pimpinan (Ketua DPRD Cilacap) setelah melihat isi surat tuntutan warga Winong.  “Prinsipnya, kami akan membantu masyarakat menyampaikan aspirasinya,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here