Ilustrasi,pixabay.com

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, Pasal 5 ayat 1 huruf t dan Pasal 24 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 28 F UU Keterbukaan Informasi Publik.

Serat.id – Dewan Pers bersama komunitas pers kini tengah menyusun Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas (PPRD). Hal itu bertujuan agar pers dalam meliput dan memberitakan dengan empati dan menghargai penyandang disabilitas.  Pedoman tersebut diperkirakan rampung pada bulan Februari.

“Serta mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan berdasarkan kemampuan dan kompetisinya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun, dalam webinar daring yang digelar Dewan Pers bertajuk “Hari Pers Nasional: Pedoman Pemberitaan dan TIK Ramah Disabilitas,” Kamis, 28 Januari 2021.

Baca juga : Ini Cara Komunitas Difabel Jepara Peringati Hari Disabilitas Internasional

Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Blora Belum Terungkap

Khosikin, Perakit Motor Khusus Penyandang Disabilitas

Hendri menyoroti bagaimana pemberitaan pers pada umumnya masih berkisar pada peristiwa tertentu yang menyangkut mereka, namun tidak menyorot pada pemberdayaan dan apresiasi bagi penyandang disabilitas. Padahal jumlah mereka mencapai 22,5 juta penduduk. Selain itu pemberitaan terhadap penyandang disabilitas seharusnya dapat dilakukan pers setiap harinya.

Ia menyebut tugas pers seharusnya turut menyampaikan semua informasi terkait penyandang disabilitas, mulai dari kewajiban untuk membuat fasilitas khusus di tempat umum, memberi akses informasi sesuai kebutuhan, hingga kewajiban memenuhi kuota mempekerjakannya.

Hendri juga mengingatkan kembali fungsi pers sebagai edukasi bagi masyarakat untuk tidak membuat labelling bagi penyandang disabilitas dan menempatkan mereka pada status yang sama dengan warga negara lainnya. Ia berharap pedoman tersebut dapat mengubah watak wartawan dan media dengan terus memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas.

“Menghargai prestasi, di sisi lain memberi kesempatan sama dengan memberi dukungan,” ujarnya.  

Humas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Ridwan Sumantri mengatakan, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, Pasal 5 ayat 1 huruf t dan Pasal 24 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 28 F UU Keterbukaan Informasi Publik. Kebutuhan informasi tersebut melalui penyediaan braille, juru bahasa isyarat, pembaca layar, aksesibilitas website, subtitle.

Ridwan menyebut  penyandang disabilitas seringkali menggunakan perangkat pembaca layar Job Access With Speech (JAWS) secara berbayar, lalu Dolphin Screen Reader, Cobra, System Access, Zoom Text. Selain itu, penggunaan perangkat pembaca layar yang gratis yang dapat digunakan melalui Non Visual Desktop Access (NVDA), WebAnywhere, Orca, BRLTYY, Apple VoiceOver.

“Pembaca layar (disabilitas) tidak melihat gambar layarnya, tapi keterangan dalam gambarnya yang dibaca lewat alt.text (alternatif teks),” ujarnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here