Ilustrasi,pixabay.com

“Banyak anggapan keliru di masyarakat jika guru besar merupakan sebuah titel, padahal guru besar merupakan jabatan,”.

Serat.id – Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dinilai ekslusif karena banyak peraturan membuat universitas tidak bersinergi dengan lembaga sejenis di luar negeri.  Sejumlah kampus luar negeri di Pakistan, Singapura, Vietnam, Amerika jika kekurangan guru besar, mereka akan membuka lowongan kepegawaian untuk guru besar. 

“Kampus di Indonesia tidak melakukan hal yang sama,” ujar Dosen Program Pascasarjana Psikologi Universitas Persada Indonesia Yai, Dr. Phil Idhamsyah Eka Putra, dalam webinar yang digelar Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)  “Kesejahteraan Dosen dan Problematika Perguruan Tinggi di Indonesia,” Selasa, 2 Februari 2021.

Baca juga : Dugaan Korupsi Perguruan Tinggi, PPATK : Akan Kami Cek

Sikapi Situasi Terkini, Ini Pesan Moral Pimpinan Perguruan Tinggi

Mahasiswa Unnes Korban Skorsing Ajukan Banding

Idhamsyah mengatakan  banyak anggapan keliru di masyarakat jika guru besar merupakan sebuah titel, padahal guru besar merupakan jabatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, yang menyebutkan jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

“Atas dasar itu, seharusnya sudah menjadi kewajaran jika universitas yang ada di Indonesia yang kondisinya disebut kekurangan guru besar, dapat menawarkannya di iklan surat kabar ataupun di website universitas,” kata Idhamsyah menambahkan.

Sedangkan dalam pengangkatan guru besar di Indonesia justru paradoks dan tidak lagi dilihat berdasarkan kompetensinya. Misalnya ketika petimbangannya  hanya dari  status dosen yang mengajar di kampus tersebut.

Selain itu, dari  pengangkatan guru besar dari luar institusi perguruan tinggi yang dianggap kualifikasinya masih tidak layak, bahkan ada yang melanggar ketentuan seperti ketika dilantik di atas usia 70 tahun.

Menurut Idhamsyah, hal lain yang tak kalah penting ialah masalah kesejahteraan dosen di mana masih dapat ditemui dosen yang digaji dibawah standar UMR atau bahkan ada yang gajinya belum dibayarkan selama beberapa bulan dan bahkan hingga bertahun-tahun.

Ia menyebut pemerintah seakan memandang solusi tersebut dengan sertifikasi dosen (serdos), “Padahal solusi yang bijak ialah dengan membuat peraturan yang mengatur standarisasi gaji dosen secara nasional,” kata Idhamsyah menjelaskan.

Masalah perguruan tinggi lainnya ialah peraturan kenaikan pangkat yang administrasinya yang mengharuskannya memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bukannya publikasi ilmiahnya.  Ia mencontohkan ketika perekrutan dosen masih diberlakukan Tes Potensi Akademik (TPA), bukannya tes pencapaian akademik. 

“Universitas di Indonesia seakan ingin mengembangkan riset ilmiahnya ke arah internasional, di sisi lain belum memiliki format aturan post doctoral. Padahal post doctoral tersebut, dapat menjadi mesin untuk mengembangkan riset ilmiah,” katanya.

Idhamsyah menyarankan agar di Indonesia dapat membentuk universitas percontohan yang memiliki aturan independen tanpa intervensi Dikti dan mendukung kebebasan akademis.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hadi Rahmat Purnama, yang merupakan kandidat Phd Vrije Universiteit Amsterdam, menyebut dosen di Indonesia masih rancu antara diatur dalam UU Tenaga Kerja atau UU ASN.

“Kerancuan tersebut justru berdampak dengan kesejahteraan dosen yang ada, yang juga berkaitan erat dengan aturan promosi dan kepangkatan,” kata Hadi. 

Menurut Hadi, situasi tersebut kontras di universitas Belanda ytang terdapat pegawai dan pengajar membuat perjanjian dengan berbagai universitas dalam bentuk Collective Agrement Dutch University.

Perjanjian tersebut dinilai lengkap mengatur hak dan kewajiban, misalnya terdapat hak remunerasi, tunjangan hiburan, tunjangan ibu hamil. “Saya kurang percaya Indonesia bisa bersaing di dunia global kalau sistemnya seperti ini, ini yang harus diubah,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here