IIlustrasi, Covid-19/serat.id

 Proses masuknya  memasukkannya dalam kategori penyakit zonoosis atau penyakit yang disebabkan oleh virus melalui perantara hewan ke manusia.

Serat.id – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menyebut pandemi Covid-19 merupakan salah satu akibat kerusakan ekosistem yang telah berlangsung sejak lama. Hal itu disebabkan tindakan manusia yang menghancurkan habitat hewan liar sehingga memunculkan virus corona dan Covid-19. Proses masuknya  memasukkannya dalam kategori penyakit zonoosis atau penyakit yang disebabkan oleh virus melalui perantara hewan ke manusia.

“Kita juga lihat bahwa kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem tidak hanya menimbulkan wabah tetapi juga menimbulkan krisis lainnya seperti krisis iklim,” ujar Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Nur Hidayati, saat webinar “Peluncuran Tinjauan Lingkungan WALHI 2021”, Rabu, 3 Februari 2021.

Baca juga : Puluhan Pasien Covid-19 Tak Terlayani Rumah Sakit, Empat Di Antaranya Meninggal

Pernah Terinveksi Covid-19 Tidak Perlu Divaksin, Ini Penjelasan Ahli

Lima Guru Sekolah Ini Meninggal Akibat Covid-19 Secara Beruntun

Nur menyebut pemerintah masih setengah hati dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Padahal dampaknya baru saja terasa, sebagai contoh, banjir bandang yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Januari silam.   Selain itu, Nur juga menyoroti adanya krisis demokrasi di mana berkurangnya kebebasan sipil berupa kriminalisasi maupun pengusiran terhadap masyarakat adat.

Di sisi lain kondisi masyarakat makin terpolarisasi akibat dari politik identitas yang di buat oleh politik elektoral. Imbasnya perhatian masyarakat teralihkan dari masalah lain seperti ketidakadilan, ketidaksamaan, kerusakan lingkungan hidup, penghilangan hak-hak masyarakat.

“WALHI tentunya mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama  untuk melakukan perombakan sistem, yang kita hadapi suatu sistem yang semakin kait-mengait,” ujar Nur Hidayati menambahkan.

Doni Moidady, Manajer Pengelolaan Pengetahuan WALHI menyebut seharusnya, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperbaiki krisis iklim, namun sayang kesempatan tersebut dilewatkan pemerintah dan di sisi lain malah mengebut untuk mengesahkan UU Cipta Kerja yang merugikan masyarakat sipil.

“Jika menilik Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 maka fokus pemerintah masih berdasarkan pengebutan ekonomi sehingga ekologi tak diprioritaskan,” kata Doni.

Meski pemerintah menyebut salah satu dari tujuh prioritas nasional ialah perbaikan iklim namun pada poin tersebut tidak disebut tentang  ketahanan dan pemulihan bencana ekologis. “Tahun 2021 akan mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan lingkungan hidup dan rakyat di waktu yang sama,”  katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here