Militer
Ilustrasi, pixabay.com

“Sementara politisi dianggap kurang punya daya tahan dan kemampuan menyatukan negara yang terbelah dari berbagai macam etnis minoritas,”

Serat.id –  Hubungan militer dan pemerintah sipil di Myanmar sejak awal kemerdekaan 1948 tak pernah mulus. Militer selalu memiliki persepsi kuat bahwa dirinya sebagai penjaga persatuan negara.

“Sementara politisi dianggap kurang punya daya tahan dan kemampuan menyatukan negara yang terbelah dari berbagai macam etnis minoritas,” ujar dosen Senior Fakultas Humanities, Flinders University, Doktor Priyambudi Sulistiyanto, dalam webinar yang digelar Migrant Care bertajuk “Apa yang Harus Dilakukan Indonesia dan ASEAN untuk Situasi Myanmar Terkini?”, Kamis, 4 Februari 2021.

Baca juga : Wacana Pendidikan Militer Masuk Kampus, Ini Kata Rektor UIN

OPSI Semarang Kecam Pemecatan Anggota TNI Orientasi Seksual

Mantan Tim Mawar diangkat Jadi Pejabat, Ini Tanggapan Keluarga Korban

Priyambudi menuturkan imbas hubungan tak mesra tersebut membuat kudeta militer selalu berulang. Tercatat kudeta pertama terjadi pada tahun 1962 yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Ne Win berhasil mengkudeta Perdana Menteri U Nu.

“Dalihnya, Burma-nama awal Myanmar- dianggap sedang keadaan kacau dan pemerintah pusat gagal mengembalikan stabilitas ekonomi dan politik.  Praktis, sejak saat itu hingga 1988 militer menguasai pemerintahan,” kata Priyambudi menambahkan.

Selain itu iklim politik Myanmar sempat bergejolak pada tahun 1988 imbas dari krisis ekonomi dan politik, membuat serangkaian aksi protes dari masyarakat sipil yang dikenal dengan pemberontakan 8888. Aksi protes tersebut, berhasil diredam militer hingga akhirnya mereka berhasil mengkudeta pemerintahan dan membuat Myanmar kembali dibawah junta militer. 

Sedangkan di tengah kekuasaan junta militer tesebut, diselenggarakanlah pemilu pada  27 Mei 1990 yang dimenangkan oleh Partai Liga Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. “Namun, hasil pemilu tersebut dianulir dan menetapkan junta militer masih menguasai pemerintahan,”  kata Priyambudi menambahkan.

Meski pada tahun 2008, terjadi desakan dan tekanan sanksi ekonomi dunia, yang melahirkan konstitusi tahun 2008 yang  memberikan porsi militer sebesar 25 persen kursi di parlemen. Namun dengan militer tetap memegang kendali, sebab jatah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri berada di tangan institusi bersenjata itu.

“Kementerian lainnya dialokasikan untuk siapa saja (bagi) partai pemenang pemilu,” ujar Priyambudi menjelaskan.

Situasi mulai berbalik ketika Partai NLD di bawah pimpinan Suu Kyi berhasil memenangkan Pemilu tahun 2015 dengan hasil 80 persen lebih, hasil tersebut mengejutkan pihak milter. Keterkejutan itu kembali terulang ketika Pemilu pada November 2020 kembali dimenangkan oleh Partai NLD pesat menjadi 83 persen.

Hal itu membuat  militer merasa khawatir dengan rencana Suu Kyi untuk mengamendemen konstitusi tahun 2008. Ketakutan tersebut makin terasa ketika Senin, 1 Februari silam anggota parlemen akan menggelar pertemuan pertamanya dan rencana amanademen tersebut akan terwujud. Namun sebelum amandemen terwujud didahului dengan kudeta dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Meski tuduhan militer tersebut telah dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC). Sayangnya, di Myanmar tidak ada lembaga khusus yang dapat mengugat hasil  pemilu layaknya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Menurutnya, kudeta di Myanmar saat ini tidak bisa dianggap sebagai situasi darurat. Sebab, ketiga syarat tidaklah terpenuhi yakni terdapat kekuasaan asing menguasai negara, disentegrasi dalam negeri atau peperangan, ada krisis yang mendalam.

“Kudeta ini menyisakan pertanyaan terakhir bisa mengguncang stabilitas regional jika krisis berlarut-larut,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here