Ilustrasi anak sekolah. (Foto: pixabay.com)

Setidaknya terdapat enam aturan yang diatur dalam SKB Tiga Menteri yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Serat.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim; Menteri Dalam Negeri, Tito Karniavan dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pengunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kerja di lingkungan sekolah.

Setidaknya terdapat enam aturan yang diatur dalam SKB Tiga Menteri yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“(Aturan pertama), mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,” ujar Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam konferensi pers yang digelar Kemendikbud, Rabu, 3 Februari 2021 kemarin.

Baca juga : Ratusan Sekolah Deklarasikan Ramah Anak

Ini Kesiapan Kota Semarang Gelar Sekolah Tatap Muka

Syarat Ini Memungkinkan Calon Siswa Bisa diterima Otomatis di Sekolah

Aturan kedua peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Hak bagi sekolah negeri untuk memakai kekhususan agama terdapat pada keputusan masing-masing individu baik itu guru atau murid dengan izin orang tua.

Kemudian aturan ketiga pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama. 

“Aturan keempat pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan,” ujar Nadiem menambahkan.

Aturan kelima yakni apabila terjadi pelanggaran maka terdapat berbagai sanksi menanti yang akan diberikan antara lain Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kepandidikan. Selanjutnya Gubernur juga dapat memberikan sanksi kepada Bupati atau Walikota, Kementerian Dalam Negeri juga dapat memberikan sanksi kepada gubernur. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada kepala sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar Nadiem menegaskan.

Sedangkan itu Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

Aturan terakhir ialah mengecualikan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di provinsi Aceh seesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketetnuan perundang-undangan terkait pemerintah Aceh.

Nadiem  menyebut apabila masyarakat menemui pelanggaran atas ketentuan tersebut  dapat mengadukannya melalui pusat panggilan 177, portal ult http://ult.kemdikbud.go.id/, email pengaduan@kemdikbud.go.id, serta portal lapor melalui http://lapor.kemdikbud.go.id/ (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here