Ilustrasi, Abdul Arif/serat.id

“Selama pandemi ini kendala yang dihadapi sulit mendapatkan kontainer. Karena sejak pandemi banyak kontainer  singgah di Singapura, Malaysia, Wuhan dan masih banyak lagi,” kata

Serat.id – Selama pandemi Covid-19 merebak kalangan pengusaha meminta pemerintah tidak menutup perusahaan yang menjadi klaster penularan Covid-19 di Semarang. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan di Jawa Tengah, termasuk Semarang, mengalami kerugian yang cukup signifikan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng), Frans Kongi mengatakan dampak pandemi perusahaan harus mengurangi produksi menyusul turunnya permintaan, terutama dari luar negeri atau ekspor.

Menurut dia pandemi tak hanya menyerang kesehatan namun juga menyerang ekonomi perusahaan. “Beberapa bulan lalu ada dua perusahaan yang menjadi klaster covid-19. Namun yang terkena covid-19 satu perusahaan paling hanya dua orang,” ujar Frans .

Agar tidak terjadi klaster baru di perusahaan, Frans Kongi mengimbau seluruh anggotanya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai peraturan pemerintah.

“Sejak awal Covid-19 merebak kami sudah minta seluruh anggota Apindo Jateng untuk mematuhi protokol kesehatan ketat di setiap perusahaan. Kami juga kerja sama dengan Dinkes setempat di seluruh Jateng,” kata Frans menambahkan.

Berita terkait : Kala Wabah Menggurita

Cerita Penyitas Covid-19 Yang Tak Tahu Asal Penularan

Fakta Lain Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkungan Industri

Tertular Dulu Surat Edaran Kemudian

Ia mengakui jika penyebaran Covid-19 tak kunjung selesai, maka akan membahayakan perusahaan. Terutama dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan masyarakat takut melakukan aktivitas di rumah. Akibatnya perusahaan menjadi sepi dan produknya tak laku terjual.

“Selama pandemi ini kendala yang dihadapi sulit mendapatkan kontainer. Karena sejak pandemi banyak kontainer yang singgah di Singapura, Malaysia, Wuhan dan masih banyak lagi,” kata Frans menjelaskan.

Ia meminta pemerintah Jawa Tengah menjaga ketersediaan kontainer dan kapal di Semarang. Dengan begitu ekspor dapat dilakukan melalui Pelabuhan Tanjungmas Semarang.

Sejak awal pandemi hingga saat ini belum ada perusahaan yang tutup. Ia mengklaim perusahaan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sehingga jika ditemukan karyawan yang datang dengan suhu tubuh 37 derajat celcius, maka karyawan diminta melakukan isolasi dan tak boleh masuk perusahaan.

“Imbauan dari pemerintah hanya sekitar 25 persen boleh masuk perusahaan. Kemudian jika karyawan keluar pabrik juga dianjurkan menerapkan jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker,” katanya.

Apindo menyebut pada akhir 2020 lalu dunia usaha sudah mulai bergeliat kembali, sehingga hal itu dapat meningkatkan ekspor perusahaan. Sedangkan awal kemunculan Covid-19 berdampak ekspor perusahaan hanya tercapai 20 persen, namun sekarang ini sudah naik sekitar 60 persen.

Frans optimis keadaan akan bisa kembali normal, karena di Semarang sudah memiliki vaksin. Ia nmeminta pemerintah tidak melakukan sanksi penutupan perusahaan. “Jangan ditutup. Tetap jalan dengan protokol kesehatan, lalu karyawan yang positif diisolasi. Semua di tes kembali. Kalau masih positif tidak boleh masuk pabrik. Kami sudah kirimkan imbauan,” katanya.

Data Apindo menunjukkan dari 1600 perusahaan anggota asosiasi ini yang mayoritas bergerak pada industri manufaktur, belum ada yang tercatat sebagai klaster baru Covid-19. Awal Covid-19 tahun lalu, sejumlah perusahaan hanya beroperasi 20 persen. Akibatnya sebagian kecil karyawan yang masih terikat kontrak tak lagi diperpanjang masa kerjanya.

Ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Dr. Masdalina Pane, mengakui saat ini masih menjadi kendala pencegahan penularan Covid-19 adalah di klaster tempat kerja.

Ia menyebutkan masih sulit membuktikan apakah penularan di tempat kerja atau dibawa dari rumah ke tempat kerja. “Jika penularan covid-19 di bawa dari rumah ke tempat kerja, maka yang harus dikarantina adalah rumah bukan tempat kerjanya,” ujar Masdalena.

Menurut Masdalina, jika penularan Covid-19 terjadi di tempat kerja, maka pemerintah harus melakukan penguncian atau penutupan sementara terhadap perusahaan tersebut.

Ia mencontohkan yang paling sering terjadi penularan di tempat kerja yaitu di Perbankan, karena di Covid-19 bisa sangat mudah sekali ditularkan lewat uang.

“Jika ada satu bank beberapa orang positif Covid-19, maka bank tersebut harus ditutup selama dua pekan. Namun biasanya di bank ada alternatif dengan menutup kantor di beberapa cabang, sedangkan untuk kantor besar tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Masdalina menjelaskan.

Selain itu, bagi perusahaan yang menyangkut hidup banyak orang, apabila ada beberapa yang positif Covid-19, perusahaan tersebut tak bisa ditutup, misalnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan rumah sakit.

Kedua perusahaan itu tetap harus memberikan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu jika ada yang positif para karyawan harus segera diisolasi di rumah masing-masing maupun di rumah sakit.

Selain itu, jika penularan terjadi di tempat kerja atau perusahaan kemudian perusahaan itu ditutup tentu ada banyak kerugian yang harus diterima pemerintah. “Misalnya saja di pabrik jika ditutup selama dua pekan, ada berapa kerugian yang harus diterima pemerintah. Oleh karena itu pemerintah sangat berhati-hati untuk mengumumkan apakah benar terjadi penularan di tempat kerja atau tidak,” jelasnya.

Masdalina mengatakan klaster di tempat kerja mengacu pada Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker), Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Kerja No.M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.terkait pengelolaan covid-19 di tempat kerja.

Ia mengakui pemerintah enggan membuka informasi klaster industri karena Permenaker itu. “Pemerintah enggan membuka data klaster industri karena ada aturan dari Permenaker itu,” ungkapnya.

Menurut dia dalam pengendalian wabah covid-19 jangan sampai membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin kacau. Sebab sampai saat ini kondisi perekonomian di semua negara telah mengalami krisis secara global.

Untuk itu, pemerintah menjaga keseimbangan demi ketidakstabilan perekonomian yang berdampak terhadap pengendalian yaitu banyak perusahaan yang tutup, meningkatnya pengangguran, kriminalitas semakin tinggi dan daya tahan masyarakat akan semakin rendah.

“Saya yakin semua perusahaan memiliki komitmen untuk mengendalikan pandemi di perusahaan. Namun mereka menggunakan Permenaker sebagai dasar. Kemudian di perusahaan mereka sendiri juga memiliki K3 yang akan memandu para pegawai untuk melakukan isolasi dan karantina,” katanya. (*)

Tim Liputan  : Kontributor 8, Kontributor 3, Editor Edi Faisol, Ilustrasi dan infografis, Abdul Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here