Ilustrasi, Abdul Arif/serat.id

Dalam surat edaran terbaru yang dikeluarkan pada Januari 2021 meminta kepada seluruh pimpinan perusahaan se-Kota Semarang agar melaksanakan kewajiban protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja atau tempat usaha secara lebih ketat.

Serat.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang menerbitkan surat edaran kepada manajemen perusahaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku para pekerja di setiap perusahaan. Surat itu dikeluarkan tak lama setelah banyak buruh terpapar pada Juli 2020.

“Dalam surat itu mengimbau seluruh karyawan perusahaan wajib mengubah kebiasaan, dengan menerapkan perilaku hidup bersih, dan sehat di lingkungan kerja. Terutama mengubah peraturan istirahat untuk mencegah terjadinya kerumunan,” kata Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno.

Pada masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Disnaker juga mengeluarkan surat edaran baru menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang.

Selain itu, juga mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan antisipasi peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah.

Dalam surat edaran terbaru yang dikeluarkan pada Januari 2021 meminta kepada seluruh pimpinan perusahaan se-Kota Semarang agar melaksanakan kewajiban protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja atau tempat usaha secara lebih ketat.

Selanjutnya melakukan penyesuaian jumlah pekerja yang hadir di perkantoran atau tempat kerja mencapai 25 persen dengan tetap menjaga stamina kesehatan, dan jika memungkinkan untuk bekerja di rumah atau work from home (WFH).

Berita terkait : Kala Wabah Menggurita

Berita terkait : Cerita Penyitas Covid-19 Yang Tak Tahu Asal Penularan

Berita terkait : Bertahan di Tengah Pandemi

Fakta Lain Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkungan Industri

Pemerintah setempat juga meminta perusahaan melakukan penyesuaian sistem kerja, hari kerja, jam kerja, shift kerja, waktu istirahat, jam makan, serta tempatnya, dengan tetap melakukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Kami minta perusahan menyelesaikan saja.  Karena takutnya kalau kita buat pedoman itu, nanti ada alasan perusahaan mengurangi karyawan atau PHK. Jadi saya menekankan tetap diatur sift, tidak berkerumun, jaga jarak dengan tertib sehingga tidak memunculkan klaster baru. Terutama aturan siftnya mulai dilonggarkan sehingga dalam satu sift tidak penuh,”  kata Sutrisno menegaskan.

Perusahaan juga diminta menentukan jumlah maksimal pekerja yang berada dalam satu ruangan, dengan memperhatikan jarak minimal antar pekerja satu meter.

Tak hanya itu, perusahaan diharapkan dapat mematuhi dan mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Serta melaporkan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui smg.city/pkmperusahaan (format form).

Jika ditemukan ada pekerja yang terindikasi positif Covid-19 segera melaporkan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Sutrisno mengakui Disnaker tidak memberikan sanksi, ketika mendapati perusahaan melanggar peraturan tersebut. Pihaknya hanya menekankan agar perusahaan betul-betul menerapkan protokol kesehatan ketat di lingkungannya. “Kami hanya mengimbau jadi tidak ada sanksi,” katanya.

Ia meyakini perusahaan juga takut ketika terdapat karyawan yang terpapar Covid-19 akan berpengaruh pada tingkat produksinya. Hal ini menjadi alasan Sutrisno menyebut saat ini kondisi kawasan industri sudah bersih dan tidak ditemukan klaster.

Sayangnya Sutrisno juga enggan menyebutkan perusahaan yang menjadi klaster karena untuk menjaga privacy karyawan yang terpapar Covid-19, dan juga perusahaan. “Hal tersebut akan memunculkan ketakutan perusahaan berhenti beroperasi, karena berkaitan dengan komitmen ekspor dengan pelanggan dari luar negeri,” kata Sutrisno menjelaskan. 

KIP: Wabah Penyakit Merupakan Informasi Berkala

Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah Zainal Abidin mengatakan  Pemkot Semarang seharusnya terbuka dan transparan terkait perusahaan yang menjadi klaster baru Covid-19 di daerah setempat. Transparansi informasi terkait Covid-19 itu bagian dari keterbukaan informasi publik yang diatur dalam undang-undang (UU).

“Pemkot Semarang harus terbuka dan transparan terkait ditemukan klaster baru virus corona (Covid-19) di tiga perusahaan besar,” kata Zainal, belum lama ini.

Ia menjelaskan sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan wabah penyakit merupakan informasi berkala. Artinya, kata dia, pemerintah atau badan publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berkala mengenai perkembangan penyakit tersebut kepada masyarakat.

Dia menambahkan, Undang-Undang itu juga diperkuat Pasal 154 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Regulasi itu mengatur bahwa pemerintah perlu secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menukar dan/atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. “Jadi tidak ada alasan bagi Wali Kota untuk tidak menyampaikan ke publik,” ujar Zainal menegaskan.

Transparansi data harusnya juga dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Baik nama perusahaan dan alamatnya. Zainal menilai sebagai pemimpin daerah tidak fair jika tidak mengumumkan perusahaan atau wilayah yang menjadi klaster baru Covid-19 tersebut. ”Pejabat negara tidak boleh membuat kebijakan diskriminatif,” katanya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan Pemkot Semarang telah menerbitkan aturan pencegahan Covid-19 di sektor industri atau perkantoran sesuai Perwal. 

Hal tersebut dilakukan guna menekan angka kasus Covid-19 di kawasan industri atau perkantoran. Anggota legislatif itu juga menganjurkan dilakukan penutupan sementara apabila ditemukan klaster baru penularan Covid-19 di kawasan industri atau perkantoran.

“Jika ditemukan klaster baru di perusahaan memang ada anjuran ditutup sementara, tiga hari sampai seminggu untuk dilakukan disinfeksi, tracing dan testing. Sekarang ada petugas Puskesmas yang menangani sebagai tim tracker dan tracer,” ujar Anang.

Selain itu ia meminta Disnaker melakukan pengetatan sekaligus pengawasan di sektor industri dan perkantoran agar tidak terjadi klaster baru. Sebab, menurutnya memasuki tahun 2021 ini belum ada laporan ditemukannya klaster baru di sektor industri atau perkantoran setelah Juli tahun lalu.

“Kami minta Disnaker mengetatkan melalui surat edaran. Kemudian koordinasi dengan pengawas untuk lakukan pemantauan. Bila perlu perusahaan kita undang untuk komitmen prokes ketat. Pasti kita akan pantau terus sejauh mana hasilnya. Apakah klaster perusahaan masih muncul,” kata Anang menjelaskan. (*)

Tim Liputan  : Kontributor 8, Kontributor 3, Editor Edi Faisol, Ilustrasi dan infografis, Abdul Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here