BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Surat Pengumuman Pemprov Jateng Nomor 811/982 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 yang dikeluarkan tidak memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas.

Serat.id – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Semarang, Muhammad Junaidi, menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seharusnya tak mengabaikan kasus diskriminasi seleksi CPNS yang menimpa penyandang difabel tunanetra Muhammad Baihaqi. Junaidi mengacu amanah dalam penjelasan pasal 65 ayat1 huruf b UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

“Kalau dilihat amanat tersebut (proses seleksi) harus dilakukan pada proses administrasi, bukan dilakukan eliminasi setelah lolos administrasi (seperti yang dialami oleh Baihaqi),” ujar Junaidi dalam webinar daring yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang “Menelisik Diksriminasi Difabel dalam Seleksi CPNS di Jawa Tengah,” Selasa, 9 Februari 2021 kemarin.

Berita terkait : Gugatan Diskriminasi Difabel CPNS, LBH Disabilitas Jatim Layangkan Amicus Curiae

LBH Semarang Ajukan Gugatan Diskriminasi Seleksi CPNS Difable Netra

Alasan Penyandang Difabel Ini mengadu ke Komnas HAM dan Ombudsman

Sedangkan Surat Pengumuman Pemprov Jateng Nomor 811/982 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 yang dikeluarkan tidak memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas. Padahal, secara gamblang negara telah menjamin hak-hak disabilitas seperti yang tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun aturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan sekitar tahun 2019 dan 2020.

“Dalam kasus Baihaqi, maka asas kecermatan dalam hukum administrasi negara seharusnya ditegakkan. Tak hanya itu, prinsip dasar negara hukum juga harus hadir dengan memberikan jaminan hukum yang jelas,” kata Junaidi menjelaskan.

Menurut Junaidi prinsip dasar jaminan terhadap disabilitas jangan sampai diabaikan karena ini akan mejadi culpa levis. Jika hal itu terjadi, maka perlindungan setiap proses pelaksanaan disabiltias tidak dapat terlaksana dengan baik.

Baca juga : Agar Kelompok Rentan Tak Hanyut Saat Pandemi

Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), M.Joni Yulianto menyebut, hambatan yang dialami Baihaqi yang mendaftarkan sebagai calon Guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung Kabupaten Blora, dapat dibantu dengan tekhnologi. Misalnya penggunaan komputer dan proyektor untuk dapat menggantikan ketidakmampuannya ketika menulis di papan tulis.

“Sedangkan tindakan BKD Pemprov Jateng yang hanya menggunakan asumsi bahwa penyandang disabilitas tunanetra tidak mampu melakukan pekerjaan yang sama dengan orang normal  sama saja mengabaikan prinsip kompetensi,” kata Yulianto.

Menurut Yulianto, penyandang disabilitas seharusnya  tetap mendapat kesempatan terbuka bersaing secara adil pada formasi jalur umum, meski penyandang disabilitas telah diberikan formasi jalur khusus.

Sedangkan terkait dengan kasus Baihaqi, ia juga menilai perlu dibukanya kanal pengaduan. “Jalur pengaduan perlu dibuka dan lembaga Ombudsman yang sekarang akan dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) bisa menjadi saluran,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here