perempuan dan anak
Ilustrasi, perempuan dan anak, pixabay.com

Situs itu memuat promosi perkawinan anak bagi mereka yang masih berusia 12 tahun, serta menampilkan foto anak perempuan.

Serat.id – Website serta akun media sosial dari Aisha Weddings yang menyebut sebagai jasa penyelenggaraan perkawinan dinilai sebagai kejahatan terhadap anak dan perempuan. Situs itu memuat promosi perkawinan anak bagi mereka yang masih berusia 12 tahun, serta menampilkan foto anak perempuan.

“Kami mengeluarkan pernyataan sikap yang menegaskan bahwa promosi perkawinan anak adalah kejahatan terhadap anak dan perempuan dan merupakan tindakan melawan hukum,” kata Jubir Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Penghapusan Perkawinan Anak, Intan Cinditiara, dalam keterangan remsi yanng diterima serat.id, Kamis 11 Februari 2021.

Baca juga : Penyebab perempuan Korban Kekerasan Berbasis Online Engan Melapor

Penyebab perempuan Korban Kekerasan Berbasis Online Engan Melapor

Siaran di Indonesia Tak Ramah Anak

Pernyataan sikap ini mendapat dukungan publik secara luas setidaknya 127 lembaga dan 303 individu dalam waktu kurang dari 18 jam.  Pernyataan sikap Gerakan Masyarakat Sipil tersebut mencakup sejumlah desakan.

“Diantaranya mendesak kepolisian melakukan penyelidikan dan penegakkan hukum terhadap pemilik, pembuat, dan pengelola aishaweddings.com,” kata Intan menambahkan

Koalisi juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten online dan melakukan evaluasi terhadap dunia usaha pengelola situs maupun aplikasi berbasis online yang mempromosi perkawinan anak dan menyediakan jasa perjodohan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Terutama perempuan dan anak.

Mendesak dewan pengarah dan perusahaan pengelola situs maupun aplikasi berbasis online turut bertanggung jawab secara proaktif, termasuk menghentikan promosi perkawinan anak dan penyediaan jasa perjodohan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Desakan juga disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat sosialisasi undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak sampai ke tingkat desa.

“Termasuk mendorong kementerian dalam negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mendorong pemerintan daerah menerbitkan peraturan guna mencegah perkawinan anak,” kata Intan menjelaskan

Tak hanya itu, gerakan masyarakat sipil untuk penghapusan perkawinan anak, juga mendesak kementerian sosial agar memasukkan upaya pencegahan perkawinan anak ke dalam komponen perlindungan sosial, khususnya jenis bantuan sosial.

Selain itu mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk bergerak bersama dengan organisasi masyarakat sipil dalam upaya menghentikan pihak-pihak yang melakukan promosi perkawinan anak.

“Kami Gerakan masyarakat sipil untuk penghapusan perkawinan anak akan terus melakukan kampanye dan advokasi penghapusan perkawinan anak dan melakukan pemantauan terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menghapuskan perkawinan anak,” kata Intan menegaskan.

Tercatat gerakan masyarakat sipil untuk penghapusan perkawinan anak terdiri beberapa organisasi perempuan dan pemerhati hak perempuan dan anak seperti Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), Institut Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Indonesia), Rumah KitaB, Jaringan AKSI, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), ALIMAT, dan berbagai lembaga serta individu lain. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here