BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Pendekatan yang digunakan teknokratis dan developmentalis serta tidak mempedulikan kebijakan antroposentris,”

Serat.id– Pembangunan Proyek Strategis Nasional atau PSN dinilai mengabaikan hak dasar masyarakat berupa hak sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Pengabaian tersebut terbukti ketika pembangunan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan menyingkirkan kehidupan masyarakat.

 “Pendekatan yang digunakan teknokratis dan developmentalis serta tidak mempedulikan kebijakan antroposentris,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Franky Butar-Butar, dalam webinar daring yang digelar Koalisi Pesisir Kendal-Semarang-Demak bertajuk “Ruang Belajar Bersama Proyek Strategis Nasional: Proyek Krisis Sosial Ekologis di Jawa Tengah”, Kamis, 11 Februari 2021.

Baca juga : Pembangunan Tol Tanggul Laut Berpotensi Menambah Masalah

Pemerintah Pusat Dituding Aktor Pelanggar HAM Terbesar di Jateng

Pilkada 2020 Rentan Transaksi Ijon Sektor Tambang

Franky mengatakan pembanguann PSN justru menimbulkan banyak masalah, di antaranya bertambah rusaknya lingkungan, memicu konflik sosial baik tingkat vertikal dan horizontal, serta hilangnya pekerjaan masyarakat.  

“Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya yang dinilai gagal dan berdampak pada tersingkirnya masyarakat seperti yang terjadi pada pembangunan food estate, sejuta gambut, tanaman jarak, Bendungan Kedung Ombo,” kata Franky menambahkan.

Ia menyarankan seharusnya pemerintah pusat untuk mengevaluasi agar PSN tak lagi sekedar instrumen pemerintah dan berubah dengan melibatkan masyarakat. Namun juga menekankan agar pemerintah untuk dapat mengevaluasi proses dan dampak yang terjadi dari PSN baik dampak ekologi maupun ekonomi imbas dari kerugian negara dari kerusakan ekonomi, sosial dan lingkungan.

“Selain itu pemerintah juga harus mengkaji potensi konflik kedepan yang ditimbulak akibat proyek PSN dan dapat menyelesaikannya secara adil dan berpihak,” kata Franky menjelaskan.

Menurut Franky program PSN bisa dimoratorium atau hentikan sama sekali yang dananya bisa dialihkan ke kebutuhan berbasis kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Aziz yang memandang pembangunan PSN diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Meski begitu, ia mengakui ada pembangunan PSN masih minim partisipasi masyarakat.

“Dialog kritis saya kira sangat penting ketika misalnya ada proses Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tingkat provinisi kita perjuangkan,” ujar Abdul Aziz.

Ia mengatakan akan terus menitikberatkan pada aspek lingkungan hidup dalam sejumlah kebijakan Proyek Strategis Nasional. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here